TERNATE – Berkontribusi dalam mengawal jalannya Pemilu 2019, Masyarakat dan Pers Pemantau Pemilu-PWI (Mappilu-PWI) mengajak masyarakat Maluku Utara (Malut) turut andil dalam menciptakan Pemilu yang damai, berkualitas dan bermartabat. Hal yang perlu disadari, Pemilu 17 April nanti bukan hanya memilih presiden dan Wapres melalui Pilpres, tetapi juga memilih wakil rakyat di DPR dan DPD.
Hal ini disampaikan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Maluku Utara, Halik Djokrora, pada pelaksanaan Deklarasi Pemilu Bermartabat yang digelar oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan para wartawan yang tergabung dalam Mappilu-PWI, Pada Kamis (21/3/19) kemarin.
Pada deklarasi pemilu bermartabat itu, ada empat point deklarasi yang di tandatangani yakni, akan mengawasi dan mengawal pelakasanaan Pemilu tahun 2019 guna mewujudkan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pada point kedua, Bawaslu dan Mapillu-PWI sepakat menolak segala bentuk diskriminasi berupa kampanye hitam, politisasi SARA, Politik Uang serta Pemilu berintegritas tanpa hoaks. Pada point ketiga, dalam pemberitaan pemilu selalu menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik (KEJ) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Dan keempat, turut serta membantu TNI-Polri memberikan rasa aman bagi masyarakat Maluku Utara.
Menurut Ketua PWI Maluku Utara, Halik Djokrora bahwa apa yang dilakukan Bawaslu Maluku Utara dengan menggandeng wartawan dalam melakukan pengawasan pemilu serentak ini, bukan sekadar menginginkan pemilu berjalan dengan kondusif, tapi juga berkualitas.
Halik Djokrora menyambut baik langkah yang dilakukan Bawaslu, akan tetapi dalam menjalankan tuga jurnalis para wartawan yang tergabung dalam PWI tentunya menjalankan fungsinya, tetap berpegang teguh pada kode etik jurnalistik.
“Wartawan itu dalam menjalankan tugasnya, seperti tugas Kerasulan, penyampai risalahnya. Tentu apa yang disampaikan ini, sesuai fakta. Dan kami berkomitmen untuk menjadi pemeran yang baik,” tegas Halik
Selain penandatanganan deklarasi, Bawaslu-PWI Malut juga melakukan penandatangan kerjasama Pengawasan Partisipatif, yang juga disaksikan para ketua Bawaslu Kabupaten/kota serta OKP dan LSM.