oleh

Ahmad Hidayat Mus Dituntut 12 Tahun Penjara

-Hukrim-2.180 views
Ahmad Hidayat Mus (AHM) dan Zainal Mus menjalani sidang pembacaan tuntutan di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (14/3).

JAKARTA – Jaksa Penuntut Umum menuntut mantan Bupati Kepulauan Sula periode 2004-2010 Ahmad Hidayat Mus 12 tahun penjara ditambah denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan, karena dinilai terbukti melakukan korupsi pengadaan lahan bandara Bobong Maluku Utara pada APBD Kabupaten Kepulauan Sula tahun anggaran 2009, sehingga merugikan keuangan negara sejumlah Rp 3,448 miliar.

“Menyatakan terdakwa Ahmad Hidayat Mus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan pertama. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 12 tahun dan denda sejumlah Rp 1 miliar subsider pidana kurungan pengganti selama 6 bulan,” ujar jaksa Lie Putra Setiawan saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (14/3).

Ahmad Hidayat Mus bersama dengan saudaranya Ketua DPRD Kepulauan Sula periode 2009-2014 Zainal Mus dinilai terbukti mendapat keuntungan sebesar Rp 2,703 miliar dari perbuatannya tersebut sehingga keduanya juga dituntut membayar uang pengganti.

“Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 2,408 miliar selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan dalam hal terdakwa tidak mempunya harta benda yang mencukupi maka dipidana penjara selama 6 tahun,” tambah jaksa Nanang.

AHM juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp 2,4 miliar. Uang itu, kata jaksa, harus dibayar paling lambat satu bulan setelah putusan hakim berkekuatan hukum tetap.

“Apabila tidak dibayar, maka harta benda milik terdakwa akan disita dan dilelang. Jika tidak mencukupi, maka akan diganti dengan pidana enam tahun penjara,” katanya.

Menurut JPU KPK, Zainal Mus sudah mengembalikan dana pada proses penyidikan yang dilakukan penyidik Polda Maluku Utara sejumlah Rp 650 juta pada 5-6 Mei 2014 sedangkan pihak-pihak lain yang ikut menerima uang pengadaan lahan Bandara Bobong juga sudah mengembalikan sejumlah Rp 75 juta.

Staf sekretaris Panitia Pengadaan Tanah Djamin Kharie juga sudah menitipkan uang sejumlah Rp 20 juta kepada KPK.

“Oleh karenanya uang yang telah dikembalikan ke kas negara atau diserahkan kepada KPK sejumlah Rp 745 juta dan sebagian dari uang tersebut yaitu sejumlah Rp 725 juta telah disetorkan ke kas negara oleh Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula pada 18 November 2016 berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ternate untuk terdakwa Hidayat Nahumarury,” tambah jaksa Lie.

Sehingga uang pengganti sejumlah Rp 3,448 miliar dikurangi Rp 745 juta tinggal berjumlah Rp 2,703 miliar yang harus dimintakan ke Ahmad Hidayat Mus dan Zainal Mus.

“Dikaitkan dengan realisasi penerimaan terdakwa dan Zainal Mus, maka terhadap diri terdakwa pantas dimintakan pembayaran uang pengganti Rp 2,407 miliar sedangkan terhadap diri Zainal Mus sejumlah Rp 294,997 juta,” tambah jaksa.

Perkara ini berawal dari proyek pembangunan bandara Bobong kabupaten kepulauan Sula pada tahun 2009 senilai Rp 5,51 miliar. AHM lalu menentukan harga lahan yang akan dijadikan lokasi bandara yakni Rp 8.500 per meter persegi yang dekat permukiman warga dan yang agak jauh Rp 4.260 per meter persegi.

Namun penentuan harga itu disebut tidak melibatkan pemilik lahan, Pina Mus dan Rahman Mangawai.

Uang pembebasan lahan itu kemudian dibagikan ke sejumlah pihak di antaranya anggota DPRD Kepulauan Sula, Camat Bobong, kepala desa Bobong, hingga jaksa.

Atas perbuatannya, AHM dituntut melanggar pasal 2 ayat 1 juncto pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 dan pasal 64 ayat 1 KUHP. Atas tuntutan itu, kedua terdakwa akan mengajukan nota pembelaan (pledoi) pada 28 Maret 2019. (mt/nt)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *