oleh

Bantuan Tidak Tepat Sasaran, Warga Desak Pemda Haltim Periksa Kades Baturaja

-Halmahera-2.267 views
50 rumah layak huni di Desa Baturaja

MABA – Warga Desa Baturaja, desak pemerintah daerah (pemda) Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) untuk memeriksa Kepala desa (Kades) Baturaja, Robil Sunanto. Pasalnya pembagian 50 unit rumah layak huni (RLH) yang dibangun Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Pemukiman (Disperkim) Haltim tidak tepat sasaran.

Kuat dugaan pembagian 50 unit rumah yang diprioritas masyarakat miskin desa setempat ini, disinyalir ada unsur kesengajaan oleh Kades Baturaja Robil Sunanto. Betapa tidak, pendataan nama-nama (masyarakat red) penerima bantuan 50 unit rumah tidak sesuai mekanisme dan tidak transparan.

Ini disampaikan Ketua Pemuda Desa Baturaja Ilham, menurutnya, sesuai dengan Juknis yang dikeluarkan Disperkim Pemda Haltim, bantuan 50 unit rumah harus diperuntuhkan oleh masyarakat kurang mampu secara ekonomi. Namun kenyataanya, penerima rumah layak huni itu diterima oleh masyarakat yang mampu secara ekonomi bahkan ada beberapa masyarakat penerima bantuan tersebut latar belakangnya pengusaha,

”Tentu sikap Kades ini sangat disayangkan. Ini jelas kepala desa ,tidak transparan bahkan ada permainan didalamnya olehnya itu. Kami mendesak Bupati  untuk segera mengevaluasi nama-nama penerima bantuan rumah sebagaimana yang diusulkan kaades Baturaja,” beber Ilham.

Senada disampaikan warga setempat yang namanya enggan disebutkan. Ia mengakui, dirinya merupakan warga asli desa setempat, selain itu secara ekonomi tidak mampu, tapi toh kenapa bantuan rumah kami tidak dapat? “Kami sangat kecewa dengan sikap pa Kades,” sesalnya.

Baca Juga:  Darma Wanita Persatuan Halbar Gerlar Bukber

Terpisah Kades Baturaja Robil Sunanto, ketika ditemui Focus Malut, ia membantah ada unsur kesengajaan dan pilih kasih terkait pembagian 50 unit rumah. Bagaimana tidak, Robil menegaskan,  pola pembagian rumah sudah sesuai mekanisme. Sebab sebelum bantuan ini diserahkan ke warga kurang mampu, pihaknya sudah melakukan musyawarah dengan masyarakat.

“Hasil musawarah itu kan ,dipilih masing masing RT minimal 5 orang ,kebetulan di butuhkan 50 Kepala Keluarga (KK), masing masing RT standarnya 5 orang, itu juga dibahas bila mana RT tidak cukup 5 atau lebih dari 8 yang tempati di situkan warga kurang mampu, dan yang sudah berumah tangga, yang sudah menikah yang masih ikut orang tua, terus ada juga di katagori yang tidak punya penghasilan tetap,” Bantah Rohil.

Sembari menambahkan syarat-syarat yang di minta dari dinas Perkim cuman KK sama KTP untuk menempati rumah. Bahkan nama-nama yang diusulkan itu diusulkan dari masing-masing ketua RT setempat dan sudah memenuhi syararat,” tegasnya.

(pan)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *