oleh

BPK Temukan Anggaran Pengadaan Tanah dan Bangunan di Halsel Fiktif

-Hukrim-659 views

Kerugian Negara Mencapai Rp. 4,6 Miliar

Hasil audit BPK Perwakilan Maluku Utara Dalam resume LHP

BACAN – Meskipun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Selatan (Halsel) sudah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sebanyak lima kali sejak tahun 2015. Namun, Pemkab Halsel harus menelan pil pahit dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Malut, karena ada sejumlah aset tanah dan bangunan yang dianggarkan, namun tidak bisa dipertanggujawabkan alias fiktif.

Berdasarkan hasil audit BPK Perwakilan Maluku Utara Nomor : 15.A/LHP/XIX.TER/5/2017, Tanggal  22 Mei 2017. Dalam resume Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)  BPK Malut menemukan aset tanah dan  bangunan senilai Rp. 4,6 miliar (4.649.769.999)  tidak terindentifikasi dalam Keterangan Inventaris Barang (KIB). Dari LHP BPK itu, kuat dugaan, anggaran pengadaan lahan dan bangunan tidak dipergunakan sesuai peruntukannya, sehingga tidak tercatat dalam aset daerah. Sejumlah aset tanah dan bangunan yang tidak tercatat dalam aset daerah itu, karena tidak ada keterangan  identitas dari aset tersebut.

Sesuai keterangan yang disampaikan Kepala Seksi Penataan Aset DPKAD dalam LHP BPK dirinya tidak mengetahui dimana lokasi dan aset apa saja yang tidak ada keterangan. Padahal ada 74 gedung sekolah negeri yang dibangun sejak tahun 2008, namun tidak tercatat dalam aset,  bahkan aset tanah di 10 kantor Kecamatan belum dikelolah dengan baik.

Dari hasil analisa atas rincian aset tetap pada 30 kantor kecamatan di Halsel,  pada posisi per 31 Desember 2016, aset kecamatan hanya mencatat aset peralatan dan mesin. Hasil analisis lebih lanjut diketahui,  aset tanah pada 30 kantor kecamatan  di Halsel tidak dikelola dengan memadai, bahkan Pemkab belum melakukan penilaian serta mencatat aset-aset tanah tersebut pada laporan keuangan.

Selain itu, dalam LHP BPK, bendahara barang Sekretariat Daerah, memberi pengakuan yang mengejutkan, karena ada sejumlah aset tanah diperoleh dari pemberian atau hibah dari masyarakat. Misalnya,  Kantor Kecamatan Bacan yang diperoleh dari hibah Kesultanan Bacan.

Dalam Pasal 474 ayat (2)  menyatakan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang ke dalam Daftar Barang Pengguna atau Daftar Barang Kuasa Pengguna menurut penggolongan dan kodefikasi barang.

Kondisi tersebut  menyulitkan Pemda dalam menelusuri aset tetap tanah dan gedung dan bangunan senilai Rp.4, 6 miliar, sehingga Aset tetap tanah seluruh kecamatan tidak diketahui nilainya.  Hal ini berakibat akan terdapat risiko tuntutan hukum atas tanah kantor kecamatan yang belum disertfikatkan oleh Pemda.

Kepala Inspektorat Halsel, Slamet Ak kepada wartawan baru baru ini diruang kerjanya mengatakan, harus  dibikin inventarisasi aset tanah pada SKPD. Sebab menurut dia ada aset yang tidak terdatar di KIB tapi ada anggarannya, karena aset itu mungkin hanya direhab sehingga fisiknya tidak bertambah tapi ada anggarannya.

“Jadi ketika dimasukkan ke KIB seakan-akan bangunannya baru. Tetapi semua aset itu bisa dibuktikan dengan cara inventarisasi maka kita akan koordinasi dengan pihak aset untuk inveriasasi dilapangan,” katanya.

Slamet menyebut,  telah dilakukan inventarisasi dan tidak ditemukan aset,  baik yang baru maupun rehab maka akan dilakukan pemeriksaan kontrak dan SP2D guna memastikan kemana alur uang yang dianggarkan itu mengalir.

“Kalau uangnya ada dan asetnya tidak ditemukan maka kuat dugaan aset itu fiktif,”cetus Slamet

(Fi)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *