oleh

Dugaan Kasus Dana Desa Mandaong Naik Status

-Hukrim-2.432 views
Kajari Halsel Christian C.R

LABUHA – Kejaksaan Negeri (Kejari) Halmahera Selatan (Halsel) meningkatkan status penanganan dugaan penyalahgunaan Dana Desa Mandaong tahun 2018 ke tingkat penyidikan.

Kepala Kejari Halsel, Cristian Carel Ratuanik setelah dikonfirmasi, Rabu (31/7/2019) mengakui bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan BPK Provinsi Malut dan direspon positif melalui LHP Desa Mandaong.

Selanjutnya, dalam waktu dekat juga penyidik akan melakukan koordinasi melalui gelar perkara untuk menentukan jumlah kerugian negara.

“Yang jelas kasus ini sudah masuk ke tahap penyidikan,” ujar Kejari Halsel, Cristian Carel Ratuanik, Rabu (31/7/2019).

Sementara itu Kasi intel Kejari Halsel, Ridwan, selaku ketua tim penyidik kasus DD/ADD tahun 2018 Desa Mandaong juga membenarkan bahwa status Desa Mandaong naik ke tahap penyidikan.

“Secepatnya kami tindak lanjuti dengan pihak BPKP untuk mengsinkronisasi jumlah kerugian negara oleh calon tersangka kades mandaong,” jelas Ridwan kepada media ini.

Selain itu tambah Ridwan, kejari sejauh ini telah melayangkan surat pemanggilan sebanyak tiga kali terhadap salah satu saksi inti yang buron sampai sekarang.

“Yang bersangkutan (Saksi-red) sebagai orang yang menerima uang pembebasan lahan dari Kades dan sudah tiga kali pemanggilan tidak pernah hadir. Pemanggilan keempat ini langsung jemput paksa,” terang Ridwan.

Masih kata Ridwan, untuk efisiensi waktu yang dikejar maka yang bersangkutan tetap dijemput paksa, guna secepatnya diperiksa dan penetapan tersangka.

“Sejauh ini saksi yang diperiksa sebanyak dua puluh orang. Sebagian saksi tersebut ada juga yang terlibat langsung menerima juga memegang anggaran fisik maupun pengadaan,” ungkapnya.

Satu hal yang paling mendasar, tambah Ridwan yang juga Kasi Intel Kejari Halsel mengungkapkan bahwa Kepala Desa Mandaong dalam pengelolaan anggaran desa tidak melibatkan sekdes, bendahara dan kaur-kaurnya.

“Yang jelas anggaran tersebut kades sendiri yang menyimpan, mengelolah dan melakukan pembayaran,” tambahnya.

Tim penyidik Kejari Halsel saat ini juga memburu salah oknum di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Halsel yang ikut serta dalam memudahkan kades Mandaong dalam pencairan ADD/DD tahun 2018.

“Kalau dilihat dari LPJ desa Mandaong, semuanya diragukan kebenarannya, karena didalam hanya terdapat bukti kwitansi tanpa ada bukti pendukung lainnya. Contoh konkrit bukti kwitansi perjalanan dinas kades didalam kota (Halsel-red) dari Mandaong, kantor DPMD, kantor BPKAD dan Bank dalam sehari menelan biaya sebesar 9 juta. Bukan hanya itu, satu kwitansinya bervariasi ada yang 6 juta dan 15 juta,” akhirnya.

Untuk diketahu bahwa saat ini Kejaksaan Negeri Halsel memburu salah satu oknum yang diduga menerima uang pembebasan lahan dari Kades Mandaong dan Oknum dari dinas DPMD yang sengaja melawan hukum dengan turut serta terlibat dalam pencairan ADD/DD tahun 2018. (IL Fcs)

Komentar