oleh

Diduga Selewengkan Dana Desa, Kades Kubung Didemo Warga

-Daerah-1.172 views
Masyarakat Desa Kubung Saat Melakukan Aksi Dihadapan Kantor Dinas BPMD, kamis (1/8/2019) | Foto : IL/Fokus Malut|

LABUHA – Warga Desa Kubung, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, melakukan aksi demo pada Kamis, (1/8/2019) di hadapan Kantor badan pemberdayaan masyarakat desa (BPMD) menuntut kepala desanya, Hidayat Abdullah diberhentikan dari jabatannya. Hal ini karena Hidayat dianggap telah melakukan penyelewengan dana desa yang diterima tahun 2017 lalu sebesar kurang lebih Rp 195.158.000,.

Menurut koordinator aksi Risal Sangadji, kepala desa yang diangkat kurang lebih dua tahun tersebut melaksanakan seluruh program tanpa melalui musyawarah desa.

Mereka menyebutkan, anggaran desa tahun 2017 yang diperuntunkan pembangunan fisik mandi cuci kakus (MCK) PAUD,
Pagar PAUD 16×16 meter dan pembangunan selokan 74 meter tidak sesuai dengan RAB juga tanpa papan proyek.

Sedangkan anggaran desa tahun 2018 dengan rincian DD Rp 800.000.000 (delapan ratus juta), ADD Rp 331.000.000 (tiga ratus tiga puluh satu juta) sehingga totalnya Rp 1.131.000.000, (satu milyar seratus tiga puluh satu juta).

Sementara itu Hi. Bustamin Soleman, kepala dinas badan pemberdayaan masyarakat desa (BPMD) saat hering dengan masa aksi mengatakan, sejauh ini pihaknya belum mengetahui hasil audit Inspektorat terkait ADD/DD desa kubung tahun 2017-2018.

Bustamin juga mengatakan, Pencairan anggaran desa tahun anggaran 2019 tahap pertama 20 persen telah dicairkan. Tahap kedua 40 persen pihaknya menunda proses pencairan karena bermasalah.

Terpisah, Kades Kubung, Hidayat Abdullah ketika di konfirmasi media ini, Kamis (1/8/2019) membantah seluruh tuntutan masyarakat desa Kubung. Dirinya mengatakan bahwa masa aksi yang melakukan unjuk rasa tersebut di motori oleh salah satu LSM yang memiliki kepentingan di desa, “bagi saya aksi tersebut ditunggangi kepentingan sekelompok orang, sehingga masyarakat terprovokasi” tegasnya

Hidayat mengatakan bahwa anggaran tahun 2017 memang ada temuan fisik Badan Pemeriksaan Keuangan Provinsi (BPKP) sebesar Rp 47.600.000 (empat puluh tujuh juta enam ratus ribu), “temuan fisik yakni kekurangan volume drainase tetapi itu sudah diperbaiki” tambahnya

Sementara itu anggaran tahun 2018, “sudah diaudit anggarannya oleh Inspektorat dan tidak ada temuan” tutupnya. (IL Fcs)

Komentar