oleh

Ferry Suando Resmi Ditahan KPK, Ketua Partai PBB Sumut Angkat Bicara

-Hukrim-877 views
KPK dan Polres Binjai saat memburu DPO Ferry Suando Tanuary Kaban di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 2A, Kelurahan Satria, Binjai Kota, Sabtu (15/11) pagi.

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan mantan anggota DPRD Sumatera Utara Ferry Suando Tanuray Kaban.

Ia diketahui menyerahkan diri ke KPK sekitar pukul 10.00 WIB pagi. Terkait penangkapan Ketua Partai Bulan Bintang (PBB) Provinsi Sumatera Utara angkat bicara.

Diketahui pula Ferry Suandi Tanuray Kaban berasal dari Partai PBB, dan menjadi anggota DPRD Sumut pada periode 2009-2014.

Ferry sebelumnya menjadi buronan setelah KPK mengirimkan surat kepada Kepala Polri melalui NCB-Interpol Indonesia tentang daftar pencarian orang (DPO). Surat DPO disampaikan pada 28 September 2018.

Ia merupakan tersangka kasus dugaan penerimaan suap berupa hadiah atau janji dari mantan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho.

Ketua Ketua De­wan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Bulan Bintang (PBB) Sumut, Awalud­din Sibarani mengatakan, bahwa Ferry sudah tidak lagi aktif di partai sejak menjadi tersangka KPK.

“Sudah tidak aktif lagi dia itu, semenjak menjadi tersangka sudah tidak menjadi anggota partai,” katanya, Jumat (11/1/2018) malam.

Awaluddin juga mengaku tidak bisa berkomentar banyak, lantaran tersangka sudah tidak aktif di partai lagi. Menurutnya, Ferry yang harus melewati proses hukuman atau pengadilan sendiri, lantaran partai tidak mau bersangkutan dengan permasalahan hukum

“Kaitan dengan korupsi, gak ada kita apakan (bela), silakan dirinya sendiri yang bertanggung jawab dengan pihak berwajib.Yang jelas dia kalau udah keluar dari partai,” katanya.

Pihaknya mendukung penuh Komisi Pemberatan Korupsi untuk dilakukanya proses penahanan terhadap siapa saja yang mencoba melakukan korupsi.

“Silakan dia yang bertanggung jawab, sialakan penegak hukuman yang bekerja,” ujarnya.

Pria ini juga menjelaskan, pihaknya menghilangkan seluruh hak anggota partainya apabila terlibat dalam kasus pidana, baik itu korupsi atau apapun. Menurutnya, pemecatan hanya dilakukan kepada kader yang aktif saja.

“Hak sebagai anggota hilang, kalau pemecatan itu kan bersifat aktif. Kalau dia (Ferry) itu sudah tidak aktif semenjak lama, jadi dia bukan pemecatan tetapi hilang haknya dalam partai,” katanya.

Untuk melarang anggota partai terlibat dalam kasus berbau dengan hukum, pihaknya tidak banyak menekan imbauan. Awalludin menjelaskan, semenjak seorang masuk ke dalam partai syariat Islam ini diminta untuk tidak melakukan kejahatan apapun.

“Karena kita partai Islam, kita sudah jelas gak perlu kita melakukan imbauan. dia harus tahu sebagi kader partai apalagi sudah duduk di DPRD tidak boleh melakukan korupsi. Karena kita berlandaskan syariat Islam, dan ajaran itu sudah melekat,” katanya.

Ferry keluar mengenakan borgol dan rompi tahanan KPK sekitar pukul 19.40 WIB. Tanpa berkomentar, ia langsung memasuki mobil tahanan KPK.

Dalam kasus ini, Ferry merupakan satu dari 38 anggota dan mantan anggota DPRD Sumut yang menjadi tersangka.

Mereka diduga menerima suap dari Gatot Pujo Nugroho berkisar antara Rp 300 juta sampai Rp 350 juta per orang.

Menurut KPK, suap untuk 38 anggota DPRD Sumut itu terkait persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk Tahun Anggaran 2012-2014 oleh DPRD Sumut, Persetujuan Perubahan APBD Provinsi Sumut Tahun 2013-2014 oleh DPRD Sumut.

Kemudian, terkait pengesahan APBD tahun anggaran 2014-2015 dan penolakan penggunaan hak interpelasi anggota DPRD Sumut pada 2015. (*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *