oleh

Hadiri Kegiatan Bimtek Peningkatan Kapasitas SDM Pengawas Pemilu, Ini Pesan Ketua Bawaslu RI

-Politik-1.255 views

Potensi pelanggaran Monney Politik dan Netralitas ASN, TNI/POLRI masih menjadi konsep Bawaslu untuk melakukan pencegahan juga pengawasan.
Pencegahan yang dimaksud adalah melibatkan seluruh komponen Masyarakat untuk berani mengatakan “Tolak Politik Uang”
_Abhan (Ketua Bawaslu RI)

Pose bersama Bawaslu RI beserta Bawaslu Malut dan Kabupaten/Kota.

Ternate, FocusMalut.com | Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Abhan menghadiri kegiatan penutupan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas SDM Pengawas Pemilu yang diselenggarakan oleh Bawaslu Maluku Utara, Minggu (10/2/19).

Kegiatan yang terlaksana selama tiga hari di Ball Room Grand Dafam ini diikuti oleh seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Maluku Utara.

Ketua Bawaslu RI, Abhan diundang untuk memberikan materi dan muatan terkait Peningkatan Kapasitas SDM Pengawas Pemilu 2019.

“Kami memberikan apresiasi sebesarnya Kepada Bawaslu Maluku Utara dalam melakukan persiapan kelembagaan menjelang hitung pungut 17 April 2019 nanti,” ungkap ketua Bawaslu RI.

Sebelumnya lanjut Abhan, Bawaslu Malut sudah melakukan kegiatan yang sama. Tetapi lebih menigkatkan kapasitas SDM Pengawas pemilu maka kegiatan ini juga tetap dilaksanakan sebagaimana arahan Bawaslu RI.

Tantangan kerja Pengawas Pemilu kedepan sangat kompleks maka perlu kesiap-siagaan jajaran bawaslu untuk mengantisipasi potensi pelanggaran.

Bawaslu RI mengharapkan kepada Bawaslu kabupaten/kota se-Maluku Utara untuk berupaya melakukan pencegahan pelanggaran pemilu yang saat ini masih dalam tahapan yang sedang berjalan.

“Potensi pelanggaran Monney Politik dan Netralitas ASN, TNI/POLRI masih menjadi konsep bawaslu untuk melakukan pencegahan juga pengawasan,” terangnya.

Ketika ditanyai terkait sengketa pemilu serta manipulasi surat suara, Abhan menyampaikan bahwa Bawaslu Se-Indonesia dalam tahapan perekrutan pengawas TPS (PTPS). Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kekosongan Pengawas TPS di setiap Kelurahan/desa sehingga tingkat kecurangan bisa teratasi.

“Semoga pengawas TPS yang dibentuk bisa membantu mengatasi pelanggaran serta kecurangan yang ada dalam TPS,” jelasnya.

Pencegahan yang dimaksud adalah melibatkan seluruh komponen masyarakat untuk berani mengatakan “Tolak Politik Uang” Pemilu 2019 bukan saja tangung jawab penyelenggara tetapi masyarakat juga memiliki peran yang sangat penting.

“Kami mengharapkan seluruh komponen masyarakat untuk datang di TPS dan ikut mengawasi seluruh proses tahapan ini,” tutupnya. (ieL)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *