oleh

Halbar Kembali Raih Opini WTP Dari BPK

-Daerah-269 views

JAILOLO – Langkah Bupati Halmahera Barat (Halbar) Danny Missy untuk menata pengelolaan keuangan daerah, nampaknya membuahkan hasil yang maksimal.

Hal ini dibuktikan dengan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku Utara (Malut), kembali memberikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halbar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke dua kalinya. Halbar sendiri sejak ditetapkan sebagai Daerah Otonom Baru (DOB) pada tahun 2003 silam, hingga tahun 2015, Pemkab Halbar belum pernah meraih Opini WTP. Namun setelah bupati Danny Missy dilantik sebagai Bupati sejak tahun 2016, mulai melakukan terobosan dengan cara memperbaiki tata kelola keuangan, sehingga audit penggunaan anggaran tahun 2017 yang dilakukan oleh BPK pada tahun 2018, Pemkab Halbar berhasil merubah opini dari WDP ke WTP. Dan keberhasilan itu, kembali berlanjut, Lapiran Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang diserahkan oleh BPK kepada Bupati Danny di gedung BPK, Jumat (24/5/19), Halbar kembali meraih opini WTP yang kedua kalinya.

“Predikat opini WTP yang kita dapat kedua kalinya ini, merupakan terobosan pak Bupati dalam menata pengelolaan keuangan daerah,”ungkap Kepala Inspektorat Halbar, Julius Marau ketika dikonfirmasi, Jumat (24/5/19).

Julius menambahkan, BPK dalam pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan untuk menentukan Opini WTP didasarkan pada empat kriteria, yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

“Jadi empat kriteria tersebut kita sudah menuju dan akhirnya BPK memberikan opini WTP,”katanya.

Julius mengaku, untuk mempertahankan opini WTP, Bupati menegaskan agar kedepan dilakukan kejujuran audit terhadap pekerjaan konstruksi mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, pemeriksaan reguler pada SKPD atas penggunaan anggaran dan dilakukan penguatan Sistim Pengendalian Internal (SPI).

“Selain itu, harus tertib dalam penggunaan anggaran sesuai dengan kegiatan yang ada dalam DPA dan RKA,”pungkasnya.

Penyerahan LHP BPK, Jumat (24/5) kemarin, Kepala BPK Malut, M. Ali Asyhar menyerahkan langsung kepada Bupati Danny Missy yang dihadiri Ketua DPRD Julice D. Baura, Wakil Ketua I DPRD Ibnu Saud Kadim, Kepala Inspektorat Julius Marau dan Kepala Dinas Kominfo Chuzaemah Djauhar.

(HB/PN)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *