oleh

Inspektorat: BPD Wajib Mengawal APBDes

-Daerah-2.327 views
Kepala Inspektorat kabupaten Pulau Taliabu Gesberd Tani | Foto : Jak

TALIABU – Kepala Inspektorat kabupaten Pulau Taliabu (Pultab) Gesberd Tani mendorong Badan Permusyawaratan Desa (BPD) benar-benar mengawal penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Selain itu BPD diharapkan menjadi pengontrol apabila program yang dirancang hingga  pelaksanaan tidak sesuai dengan  perencanaan dan harapan.

”Penggunaan dana desa itu untuk kepentingan banyak orang, di situ perlu diperkuat peran dari BPD. BPD tidak lagi hanya  manut kepada kades. Segala kebijakan kades dan  jajarannya harus diawasi dengan baik guna menciptakan pemerintahan desa yang baik,” imbuhnya kepada awak media, kemarin.

Gesberd juga menyatakan, pengawasan itu harus dilakukan agar pembangunan di desa dapat terkontrol secara baik, selain itu target pencapaian program kerja dapat terlaksana sesuai alokasi Anggaran di desa dan fungsi kontrol BPD dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

“2020, dokumen APBDes wajib dipegang oleh BPD, Karena BPD harus melakukan fungsi pengawasan,” katanya.

Menurutnya,  besarnya anggaran untuk desa tersebut, sejatinya sudah membuat desa-desa di Pulau Taliabu lebih mandiri dan pembangunannya semakin baik.

”Jangan sampai BPD tidak tahu saat ditanya tentang pembangunan di desa tapi tunjangan tiap bulan di ambil,” ucapnya.

Untuk itu, lanjut Gesberd, dirinya sangat meyakini, jika seluruh kepala Desa di kabupaten Pulau Taliabu dapat membagikan APBDes kepada BPD dan dikontrol dengan baik, maka potensi kerawanan korupsi atau penyelewengan Dana Desa dan ADD ditingkat desa dapat dicegah sehingga berdampak terhadap peningkatan pembangunan.

“Kalau fungsi kontrol BPD dia berjalan bagus maka beta (saya.red) sangat yakin bahwa potensi untuk terjadi penyelewengan di desa itu kecil,” jelas Gesberd.

Dikatakannya pula, anggaran dana yang cukup besar bagi masing-masing desa ini cukup membantu desa. Tidak hanya untuk pembangunan infrastruktur tapi juga peningkatan ekonomi masyarakat. Menurut Gesberd, peran BPD itu harus dimaksimalkan, agar tidak jadi preseden buruk kedepannya jika tidak kita benahi mulai sekarang.

“Kalaupun ada kesalahan maka itu adalah persoalan administrasi dan masalah sumberdaya di desa yang kecil,” paparnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *