oleh

Kejari Halsel Didesak Ungkap Pelaku Korupsi Pembangunan Gedung STP Labuha

-Hukrim-1.287 views
Direktur Pandecta, Hendra Kasim

HALSEL– Kejaksaan Negeri (Kejari) Halmahera Selatan didesak mengungkap pelaku dugaan korupsi pembangun kantor Rektorat STP Labuha yang dibangun sejak 2016 lalu.

Direktur Pandecta, Hendra Kasim mengatakan, jika dalam temuan BPK tahun 2017 tehadap Kelebihan pembayaran dalam pekerjaan pembangunan gedung rektorat STP sepatutnya kelebihan bayar tersebut di kembalikan.  Namun untuk proyek pembangunan yang dibangun sejak 2016 dan sampai saat ini belum selesai sepaptunya penegak hukum (Kejari) memproses melalui mekanisme hukum yang berlaku.

” Kejari Halsel harus mengungkapkan siapa-siapa pelaku utamanya,” desak Hendra, Selasa (11/2/20)

Ia menjelaskan, dalam hukum ada adigiun justice delide jusyice denide, penegakan hukum yang lama adalah ketidak adilan.Termasuk pula dalam kasus pembangunan gedung rektorat STP ini, tidak adil bagi pihak yang diduga memberikan dan menerima kelebihan bayar karena nasibnya atas dugaan pelanggaran hukum ini tidak berkepastian hukum.  Artinya lanjut Hendra, tidak adil bagi penegak hukum karena di curigai ataupun tidak adil bagi publik karena tidak mendapatkan penjelasan atas penggunaan uang rakyat miliyaran rupiah yang tidak tepat sasaran.

“ Kami menduga kuat ada yang salah dalam proses pembangunan gedung tersebut. Untuk itu, kami meminta Kejaksaan Negeri Halsel untuk segera memproses masalah ini agar ada kepastian hukum, siap pihak yang terlibat dalam pembangunan gedung Rektorat STP ini. “ jelasnya

Sekedar diketahui munculnya dugaan korupsi anggaran pembangunan kantor Rektorat Sekolah Tinggi Pertanian (STP) Labuha yang dianggarkan melalui APBD 2016 sebesar Rp 4 miliar itu. Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakil Maluku Utara (Malut), dari Laporan Hasil Pemeriksa (LHP)  BPK Malut tahun 2017 Nomor : 15.A/LHP/XIX.TER/5/2017, Tanggal : 22 Mei 2017, dalam resumenya dijelaskan secara detail di poin ketiga bahwa pembangunan gedung rektorat itu terjadi kesalahan penganggaran atas belanja barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga berupa pembangunan Gedung Rektorat STP Labuha senilai Rp 4.423.298.000,00 yang dianggarkan pada Belanja Modal di Dinas Pendidikan.

Kelebihan pembayaran atas pekerjaan pembangunan gedung rektorat STP labuha itu, senilai Rp 53.093.243,29 pada Dinas Pendidikan. Pekerjaan dilaksanakan oleh PT CPLT berdasarkan surat perjanjian/kontrak Nomor 420/1656/2016 tanggal 10 Agustus 2016 senilai Rp 4.423.298.000,00. Pekerjaan telah diserahterimakan melalui Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan/Penyerahan Pekerjaan (PHO) Nomor 420/5600/2016 Tanggal 30 Desember 2016 dan telah dibayar 100% pada tahun 2016 dengan uang muka dan tiga kali termin pembayaran.

Sangat diharapkan eksistensi  penegak Hukum didaerah ini tidak hanya pada gertakan sambal saja, karena publik menanti langka pasti dari kepala Kejari Halsel yang baru. Hingga saat ini belum ada prestasi dari polisi maupun Jaksa di Malut khususnya dalam penanganan tipikor yang di dalamnya ada kepala daerah.

(bz)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *