oleh

Iren Serahkan Langsung SK Penerima PIP di Halbar

-Daerah-1.085 views
foto bersama, usai penyerahan Beasiswa PIP ke  Siswa di Sekolah-sekolah oleh Anggota Komisi X DPRI RI Irine Yusiana Roba Putri

JAILOLO – Anggota Komisi X DPRI RI Irine Yusiana Roba Putri menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepada siswa/siswi penerima beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) di 59 Sekolah.

Penyerahan SK beasiswa PIP yang dilaksanakan di SMK Muhammadiyah Desa Galala Kecamatan Jailolo, Jumat (22/2) itu, dirangkaikan dengan kegiatan sosialisasi tentang PIP di Halmahera Barat (Halbar).

Irine ketika ditemui di SMK Muhammadiyah, kemarin menyatakan, penyerahan PIP yang dilakukan itu, bagian dari program aspirasi DPR RI untuk wilayah Maluku Utara. Program PIP masuk di Malut sejak tahun 2017 dan yang menerima beasiswa PIP sebanyak 10 ribu siswa, Sementara usulan 2018 sebanyak 20 ribu dan sudah keluar ditahun ini, sehingga total siswa penerima PIP di Malut sebanyak 30 ribu.

“Penyerahan SK hanya secara simbolis, setelah itu, pihak sekolah yang menyerahkan kepada siswa penerima PIP,”ungkapnya.

Politisi PDI Perjuangan itu menjelaskan, penyerahan SK kepada siswa penerima PIP di Halbar sebanyak 4 ribu siswa yang tersebar di 59 sekolah, mulai dari tingkat SD, SMP, SMA dan SMK dan penyerahan awal di tiga sekolah yaitu, SMK Muhammadyah, SMK 1 Halbar dan SD Inpres Guaemadu, selanjutnya akan diserahkan hingga di 59 sekolah penerima PIP.

“Hari pertama penyerahan di tiga sekolah, dan penyerahan terus berlangsung hingga di 59 sekolah,”katanya.

Iren mengaku, program PIP masuk lewat dia, sehingga dirinya berharap Dinas Pendidikan dapat bekerja sama, sehingga bantuan PIP dari tahun ke tahun terus meningkat.

“Saya berharap ada singkronisasi data, sehingga tidak terjadi tumpa tindih agar kedepan program PIP di Malut terus bertambah,”ujarnya.

Disinggung soal penyerahan bantuan berbentuk dengan PKPU nomor 7 Pasal 280 dan 284 tentang pelanggaran caleg, Anak mantan Bupati Halbar Namto Hui Roba itu menegaskan, penyerahan bantuan PIP bukan agenda kampanye, tapi masuk dalam agenda reses, karena agenda reses sudah diatur dalam UU MD3.

“Sebagai anggota DPR wajib hukumnya kalu reses itu harus turun, jadi kehadiran saya dalam agenda reses,”tegasnya.

(HB)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *