oleh

Kejati Dinilai Istimewakan Wabup Halbar, Kasus Rp. 1,3 Miliar Mengendap

-Hukrim-371 views
Praktisi Hukum, Abdul Kader Bubu

TERNATE – Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara di duga mengistimewakan Wakil Bupati Halmahera Barat (Halbar) Ahmad Zakir Mando yang diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi anggaran pembangunan jembatan Desa Jano Rp. 1,3 miliar.

Keistimewaan yang dilakukan oleh penyidik Kejati terhadap kasus yang melibatkan Wabup Halbar itu, bisa dilihat dari kinerja penyidik yang sengaja mendiamkan Kasus Wabup Halbar, padahal Surat Perintah Penyelidikan (Sprindik) dari Kejati untuk menindaklanjuti kasus tersebut sudah sejak dua bulan lalu.

Keistimewaan yang diberikan oleh penyidik Kejati terhadap Wabup Halbar itu, mendapat tanggapan dari Praktisi Hukum, Abdul Kader Bubu. Abdul, mengaku,  jika Sprindik telah diterbitkan oleh penyidik, harusnya saat ini penyidik sudah melakukan pemanggilan terhadap pihak pihak terkait, termasuk Wabup Halbar untuk membongkar dugaan korupsi tersebut.

“Kalau Sprindik sudah diterbitkan, penyidik sudah harus memanggil saksi-saksi untuk dimintai keterangan. Bagaimana penyidik bisa mengetahui terjadinya suatu tindak pidana kalau tidak dilakukan tahapan penyelidikan, olehnya itu, patut dipertanyakan,” cetusnya.

Dade Bubu berharap, kejati jangan mengistimewakan suatu kasus, karena kasus tersebut melibatkan seorang Wabup, olehnya itu, kejati harus bersikap profesional dalam menangani perkara korupsi, sehingga tidak terkesan Kejati memberikan hak istimewa terhadap Wabup Ahmad Zakir Mando.

” Siapapun dia, dimata hukum semua sama, jadi mau pejabat ataupun siapa harus mendapat perlakuan hukum yang sama,” tegasnya.

Untuk memastikan kasus tersebut benar atau tidak, Kader mendesak penyidik segera memanggil Wabup Ahmad Zakir Mando, karena Zakir yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Nakertrans Halbar, sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), selain itu, merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Selain wabup, penyidik juga sudah harus memanggil pihak rekanan yang mengerjakan proyek tersebut, karena bukti permulaan tentang terjadinya suatu tindak pidana korupsi telah dimiliki oleh kejati, sehingga kasus tersebut masuk ke tahap penyelidikan.

“Wajib hukumnya penyidik memanggil wabup Halbar serta pihak rekanan, sehingga kasus ini bisa terungkap dihadap publik,”cetusnya.

Untuk diketahui, proyek tersebut, dianggarkan melaui dana APBN Tahun 2012 yang dikelolah oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Halbar. Kasus itu terjual, ketika Inspektorat Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan audit terkait pembayaran terhadap PT. Tugu Utama Sejati, selaku kontraktor pemegang proyek. Dalam proses audit, ditemukan Rp. 1,3 miliar yang tidak digunakan alias fiktif.

Selain anggaran fiktif Rp. 1,3 miliar, juga terdapat kelebihan biaya langsung non personil atau penggunaan tanpa prestasi kerja atas kegiatan pembagunan jembatan UPTD Jano Kedi Loloda sebesar Rp 26 juta. Bahkan ada sanksi ganti rugi sebesar Rp 87 juta dari PT Tugu Utama Sejati, merupakan pembayaran tanpa prestasi atau pekerjaan fisik tidak dilaksanakan  dan kelebihan pembayaran dari PT Karya  Wijaya sebesar Rp 86 juta.

Begitu pula pembayaran tanpa prestasi dari CV Mandiri Jaya sebesar Rp 45 juta. Pekerjaan supervisi  CV Kreasi Karya Konsultan senilai Rp 94 juta dan pungutan ke perusahaan tersebut sebesar Rp 22 juta.

(Ab)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *