“Saya siap untuk menyampaikan klarifikasi ke KPK,” tegasKhofifah.
Ia mendukung upaya KPK. Sebab, kata ibu empat anak ini, KPKsedang membangun kepercayaan masyarakat.
Dan yang dilakukan KPK adalah bentuk mewujudkan komitmen membangun pemerintahan yang bersih dan memastikan tidak ada jual beli jabatan.
“Bisa dirunutlah, mulai saya jadi Kepala BKKN, Menteri Pemberdayaan Perempuan, Menteri Sosial, bisa melihat, carilah di lubang tikus, carilah di lubang semut, apakah saya pernahjual beli jabatan,” kata Khofifah.
Ia sendiri memiliki komitmen untuk membangun pemerintahan di Jawa Timur dengan proses rekrutmen yang legal dan berdasarkan pada merit system.
Sehingga tidak ada celah dan ruang untuk jual beli jabatan.
“Jadi pada posisi ini saya ingin meyakinkan dan memastikan teman-teman. Saya sudah dua kali menjadi menteri dan proses recrutimen open bidding, assessment , itu dilakukan oleh orang yang memang memiliki kredibilitas di bidangnya,” tegas Khofifah.
Dengan begitu ia juga meyakini bahwa hal ini juga yang dilakukan di kementerian era Presiden Jokowi, bahwa posisi eselon satu dan dua, perekrutannya selalu dilakukan dengan sistem assessment. Yang kemudian baru dilakukan pengambilan keputusan.
Terkait namanya yang disebut berperan dalam memberikan rekomendasi pada Romny untuk Haris Hasanuddin agar bisa menjabat sebagai Kakanwil Kemenag Jawa Timur, dikatakanKhofifah agak tidak masuk akal.