oleh

KPK Ajak Wartawan Ikut Awasi Dana Desa

-Kabar Utama-1.810 views

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata | Foto: Ist

JAKARTA — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata mengajak wartawan untuk ikut membantu penegak hukum dalam memonitoring penggunaan dana desa.

Hal ini direspon oleh Sekjen Perkumpulan Media Online Indonesia (MOI) HM. Jusuf Rizal, menyatakan MOI yang memiliki jaringan diseluruh Indonesia akan mengambil peran membantu pemerintahan Jokowi-KH.Ma’ruf Amin mendorong transparansi pengelolaan negara.

“Ajakan KPK itu kami respon agar wartawan media online Indonesia (MOI) juga ikut melakukan pengawasan dalam penggunaan dana desa. Media di daerah memiliki informasi lebih cepat dalam mencium kemungkinan adanya penyalahgunaan wewenang,” tegas Sekjen MOI, HM. Jusuf Rizal di Jakarta dalam merespon permintaan KPK tersebut.

Sebagaimana diberitakan usai KPK melakukan MOU (Memorandum of Understanding) dan Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Daerah di seluruh Propinsi di Indonesia, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata juga meminta wartawan untuk ikut berperan aktif ikut memonitoring penggunaan dana desa.

“Intinya apakah penggunaan dana desa sudah sesuai dengan aspirasi masyarakat atau tidak, karena KPK tidak mungkin mengontrol turun ke desa-desa jika bukan karena bantuan informasi dari rekan-rekan media,” tegas Marwata sambil menambahkan Informasi rekan-rekan media sangat penting.

Menurut Jusuf Rizal yang juga Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) itu, dewasa ini peran media sangat strategis, termasuk media online. Era digital di era revolusi industri 4.0 ini, informasi yang disampaikan wartawan lebih cepat sampai bahkan dari berbagai pelosok yang sulit dimonitor pejabat.

Untuk itu, lanjut Jusuf Rizal, DPP MOI akan menginstruksikan kepada wartawan anggota media online di seluruh Indonesia agar ikut membantu mengawal Visi Indonesia, Jokowi-KH.Ma’ruf Amin dengan memonitoring penggunaan dana desa. MOI juga meminta para wartawan bekerjasama dengan Kepolisian, Kejaksaan dan LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) di daerah dalam aktivitasnya dilapangan.

Saat ini jumlah media online berdasarkan data dari Kementerian Informasi dan Komunikasi sekitar 44 ribu. Dengan jumlah sebanyak itu jika turut membantu memonitoring penggunaan Dana Desa cukup efektif. Karena Salah Satu penyebab penyelewengan dana Desa adalah karena lemahnya pengawasan di tingkat desa

Berdasarkan catatan redaksi Perkumpulan Perusahaan Media Online Indonesia (MOI) didirilan September 2018. Memiliki 365 lebih anggota Perusahaan media sebagaimana di website www.moi.or.id yang tersebar di seluruh Indonesia. Ketua Umum MOI, Rudi Sembiring Meliala, Sekjen, HM. Jusuf Rizal dan Bendum, Hj.Candra Manggih. (MT)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *