oleh

KPK Tetapkan Mantan Sekretaris MA Nurhadi Cs Sebagai DPO

-Nasional-1.817 views
Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi. (Foto: Antara).

JAKARTA –  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi sebagai buron. KPK memasukkan Nurhadi sebagai tersangka kasus suap-gratifikasi Rp 46 miliar ke daftar pencarian orang (DPO).

“Para tersangka yang setelah dipanggil dua kali sebagai tersangka Pak NH (Nurhadi), menantu Nurhadi, Riezky Herbiyono dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto yang tidak hadir atau mangkir dari panggilan penyidik KPK maka kami menyampaikan bahwa KPK telah menerbitkan daftar pencarian orang (DPO),” kata Plt Jubir KPK Ali Fikri di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (13/2/2020).

Plt Jubir KPK Ali menilai ketiga tersangka itu tidak menunjukkan iktikad baik untuk memenuhi panggilan KPK, padahal sudah dipanggil dengan patut.

“Perlu kami sampaikan juga, sebelumnya KPK telah memanggil para tersangka dengan patut menurut ketentuan undang-undang namun ketiganya sampai terakhir panggilan tidak memenuhi panggilan tersebut atau mangkir,” ucap Ali.

Selain itu, Ali mengaku KPK mengirimkan surat permintaan bantuan penangkapan ketiga tersangka itu kepada Polri. Ali menambahkan KPK juga terus berupaya mencari tahu keberadaan Nurhadi, Reizky Herbiyono, dan Hiendra Soenjoto tersebut.

“Mengenai posisi tentunya KPK terus mencarinya ya adapun posisinya ada di mana dan seterusnya. Kami tentu tidak bisa memberitahu posisinya kepada masyarakat atau upaya-upaya yang dilakukan baik itu penangkapan maupun pencarian yang tentunya sekali lagi kami meminta bantuan kepada Polri untuk bersama-bersama menangkap para tersangka yang kemudian bisa diserahkan kepada penyidik KPK,” sebutnya.

KPK, kata Ali juga meminta peran masyarakat membantu menemukan tersangka Nurhadi cs. Menurutnya, masyarakat bisa menghubungi call center KPK bila mengetahui keberadaan Nurhadi cs.

“Tentunya kami juga membuka akses kepada masyarakat yang mengetahui tentang keberadaan para tersangka untuk segera juga melaporkan menginformasikan kepada KPK melalui telepon kantor KPK atau call center di 198 ya tentunya nanti akan ditindaklanjuti oleh penyidik KPK,” tutur Ali.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Nurhadi sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi dalam pengurusan perkara perdata di MA. Total uang yang diduga diterima Nurhadi sekitar Rp 46 miliar.

Selain urusan suap, Nurhadi dan Rezky disangkakan KPK menerima gratifikasi berkaitan dengan penanganan perkara sengketa tanah di tingkat kasasi dan PK (peninjauan kembali) di MA. Penerimaan gratifikasi itu tidak dilaporkan KPK dalam jangka 30 hari kerja. (nt)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *