oleh

Pemkab Minta Kades Identifikasi Lahan Warga Yang Masuk Wilayah PT. TUB

Pertemuan Pemkab, Masyarakat dan PT. TUB di Desa Jano Senin lalu

JAILOLO – Warga lingkar tambang Kecamatan Loloda Tengah (Loteng) Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) meminta agar PT. Tri Usaha Baru (TUB) membayar lahan masyarakat 8 Desa lingkar tambang sesuai yang telah di sepakati.

Hal itu disampaikan perwakilan warga 8 Desa lingkar tambang, yakni Desa Jano, Desa Aruku, Nolu, Tosomolo, Bilote, Barataku, Gamakahe dan Desa Pumadada pada saat pertemuan bersama antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halbar dan pihak PT. TUB di Desa Jano, Senin (26/11/18) kemain.

Pertemuan yang dihadiri Asisten I Vence Muluwere, Kadis DPM-PTSP Samsudin Senen, Kadis Nakertrans Rahael Renwarin, Kabag Pemerintahan Ramli Naser dan Camat Loloda itu, warga dari masing-masing Desa menyampaikan sikap bahwa mereka siap menerima PT. TUB untuk melakukan aktifitas pertambangan di wilayah delapan Desa, namun, warga meminta agar pihak perusahan memenuhi tuntutan mereka soal ganti rugi lahan dan tanaman tumbu.

Ganti rugi lahan dan tanaman tumbu yang di minta oleh warga adalah, jika lahan mereka masuk dalam wilayah tambang, maka perusahan harus membayar satu hektar lahan Rp. 5 miliar, pohon kelapa, pala, coklat dan cengkih yang sudah produksi dalam satu pohon Rp. 20 juta, sementara belum produksi Rp. 5 juta,  tanaman bulanan Rp. 250 ribu.

” Jadi pihak perusahan harus memenuhi tuntutan kami dan selanjutnya dikoordinasikan dengan tim yang telah dibentuk oleh Pemerintah daerah,”ungkap Yunus Janu dalam pertemuan kemarin.

Mendengar tuntutan warga, Asisten I Vence Muluwere yang juga ketua tim yang dibentuk Pemkab Halbar, menyampaikan, permintaan warga tetap akan ditindaklanjuti, namun sebelum itu, para Kepala Desa (Kades) terlebih mengidentifikasi pemilik lahan yang masuk dalam wilayah eksplorasi, sehingga Bagian Pemerintahan bisa mensosialisasikan tentang Peraturan Bupati (Perbup) tentang nilai objek tanah dan tanaman tubuh.

“Jadi pertemuan saat ini belum berakhir, jadi pemilik lahan segera diidentifikasi untuk membicarakan harga lahan dan menerima sosialisasi tentang nilai jual tanah sesuai Perbup yang telah ditetapkan,”jelasnya.

Sementara Kepala Teknik Tambang OT. TUB Susworo Triatmoko mengaku, untuk masalah lahan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Pemda Halbar, karena masalah lahan nanti diatur sesuai regulasi yang telah ditetapkan.

“Intinya kami dari pihak perusahan tidak ingin berbenturan dengan masyarakat, sehingga investasi yang kita bangun saat ini bisa berjalan lancar,”pungkasnya.

(HB)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *