oleh

Periksa Bambang, Kejari Tidak Bisa Simpulkan Kasus Sayoang-Yaba

-Hukrim-499 views
Bambang Hermawan usai diperiksa Penyidik Kejati terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pembagunan jalan Sayoang-Yaba

TERNATE – Meskipun penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara telah melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Malut Djafar Ismail dan Plt. Sekprov Bambang Hermawan, namun kasus korupsi pembangunan jalan dan jembatan Sayoang-Yaba belum bisa disimpulkan.

Penanganan kasus dugaan korupsi anggaran pembangunan jalan dan jembatan Sayoang-Yaba Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) bisa dibilang sangat menguras tenaga penyidik, karena kasus yang ditangani sejak tahun 2018, hingga saat ini tidak menemukan titik terang. Kasus yang diduga merugikan keuangan negara Rp. 40 miliar itu, kini penyidik Kejati melakukan pemeriksaan terhadap Plt Sekprov Malut Bambang Hermawan, karena Bambang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Inspektorat yang mengetahui persis dugaan korupsi anggaran Jalan dan Jembatan Sayoang Yaba.

“Bambang dipanggil untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pembagunan jalan Sayoang-Yaba,”ungkap Kasi Penkum Kejati Apris Risman Lingua kepada wartawan Kamis (16/5/19).

Apris menambahkan, penyidik melakukan pemeriksaan terhadap seseorang, tentunya yang bersangkutan memiliki peran didalam satu peristiwa, namun penyidik belum bisa menyimpulkan kasus tersebut, karena masih proses penyelidikan dan belum mengarah ke penetapan tersangka.

“Tim penyidik belum bisa menyimpulkan kasus tersebut, karena masih proses penyelidikan, sehingha belum mengarah kepada tersangka atau pelaku yang diduga punya tangung jawab terkait kasus tersebut,”jelasnya.

Sementara Bambang yang ditemui usai pemeriksaan mengatakan, dirinya hadir di Kejati untuk menjelaskan proses pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat, karena Inspektorat sebagai pendamping pada saat pelaksanaan kegiatan pembangunan ruas jalan Sayoang Yaba.

“Hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berkaitan dengan kerusakan-kerusakan dari pekerjaan tersebut dan direkomendasikan kepada Inspektorat untuk mengawasi pelaksanaan perbaikan dari kerusakan jalan,”jelasnya.

Dikatakan Bambang, audit yang dilakukan oleh BPK adalah laporan keuangan. Namun, kerusakan yang terjadi dalam kasus tersebut terjadi setelah PHO (Provisional hand over) sebelum adanya FHO (Final Hand Over).

“PHO tahun 2016 dan pemeriksaan di tahun 2017, karena terjadi kerusakan jalan,”kata Bambang.

Sementara terkait dengan progres pekerjaan, Bambang mengaku, saat itu progres pekerjaan telah mencapai 61 persen, namun pembayarannya masih 60 persen. Kemudian, setelah pembayaran 100 persen dilakukan, BPK melakukan pemeriksaan dan ditemukan banyak kerusakan dalam pekerjaan proyek tersebut. Terkait dengan kerusakan tersebut, pihaknya tidak bisa melakukan penghitungan terhadap volume pekerjaan, karena masih terdapat masa pemeliharaan.

“Kecuali perintah untuk memperbaiki kerusakan itu tidak dilaksanakan, maka dilakukan perbaikan menggunakan dana yang tersedia pada jaminan pemeliharaan,” tuturnya.

Mantan Kepala Inspektorat Halsel itu menambahkan, ketika itu pihaknya mengawasi terkait dana jaminan pemeliharaan. Masa pemeliharaan atas proyek tersebut, lanjut Bambang berakhir pada Juni 2018, namun pihaknya mulai melakukan pengawasan pada Maret atau April 2018 terhadap pemeliharaan atau perbaikan tersebut. Dalam proses pengawasan diakuinya ada temuan, tetapi masih ada waktu dua bulan untuk dilakukan perbaikan. Masa pemeliharaan tersebut tidak dikenal dengan adanya pencairan. Artinya, saat masa pemeliharaan telah dilewati, kemudian tidak ada tuntutan maka wajib dilakukan pembayaran proyek, karena pemeliharaan tersebut hanya tentang masa waktu.

“Jadi pencairan 100 persen itu, hanya dilakukan pencairan 95 persen, karena dari 100 persen, sebanyak 5 persen harus ditahan sampai dengan masa pemeliharaan,” pungkasnya.  

(m-09)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *