oleh

Pertegas Rencana Kerja, YLBH-RKS Gelar Workshop

-Daerah-1.767 views
Penasehat Hukum YLBH-RKS, Fahrudin Maloko, SH

SANANA – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum – Rakyat Kepulauan Sula (YLBH-RKS), Minggu (20/01/2019) menggelar workshop di Desa Fatcei, Kompleks Pemacar RRI Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula.

Pelaksanaan Workshop yang dilaksanakan Minggu lalu itu, untuk mempertegas rencana kerja YLBH-RKS, tahun 2019, dengan tema yang diusung “Mendorong Masyarakat Sula Sadar Hukum”.

Fahrudin Maloko, SH, selaku Penasehat Hukum (PH) yang diundang hadir dalam acara Workshop tersebut menyampaikan, banyak persoalan yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul)  yang sudah ditangani langsung YLBH-RKS sejak tahun 2017 dan 2018.

Namun sejumlah masalah yang ditangani, ada berbagai masalah yang belum dapat perhatian dari negara melalui penyelenggara pemerintah dalam hal ini Pemda Kepsul, Lembaga BUMN seperti Telkom, PLN dan PDAM serta Aparat Penegakan Hukum lewat Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri yang bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan publik yang maksimal terhadap masyarakat.

“Ada beberapa persoalan yang butuh perhatian serius dari pemerintah, yakni bantuan hukum bagi warga miskin, minimnya sosialisasi undang-undang perlindungan perempuan dan anak, sehingga meningkatnya kasus pelecehan seksual terhadap anak dan kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan,” ungkap Eros sapaan akrab Fahrudin saat mengisi acara Workshop YLBH-RKS, Minggu lalu.

Eros yang juga presidium Komunitas Jarod Maluku Utara ini mengaku, ada juga persoalan korupsi ditingkat birokrasi dan pemerintahan desa yang membuat citra buruk bagi pemerintah, sehingga berpengaruh pada buruknya pelayanan publik.

Selain itu, kata Eros, ada juga penyelewengan hak-hak dasar konsumen dalam mendapatkan pelayanan Listrik, Air bersih, dan layanan Telekomunikasi serta pelayanan dalam lingkup birokrasi yang kurang maksimal.

“Dari sisi penegakan hukum harus ada rasa keadilan dan kepastian hukum, saya melihat aparat penegak hukum belum profesional dalam menerapkan ketentuan perundang-undangan, sehingga sering terjadinya ketidakadilan dalam menjamin HAM dalam aspek hukum,” tegasnya.

Terpisah Direktur YLBH-RKS Iksan Buamona menyatakan, Workhop yang dilaksanakan minggu lalu, diharapkan dapat menjadi catatan penting bagi semua pengurus YLBH-RKS untuk melakukan perbaikan demi menjamin pemenuhan hak-hak dasar Rakyat Kabupaten Kepulauan Sula.

“Dari sekian banyak persoalan tersebut YLBH-RKS akan melakukan pendekatan dan kerja sama dengan lembaga terkait untuk membicarakan langkah-langkah taktis dan teknis dalam mengurangi persoalan yang dihadapi secara bersama-sama,”pungkas Iksan.

(JG)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *