oleh

PT. Harita Group Gusur Lahan Subur Milik Warga Demi Bangun Bandara

Lahan Milik Warga yang Digusur oleh pihak PT Harita Group untuk buat Bandara

TERNATE – Masyarakaat Kawasi Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) dibungkam, dibuat opini bahwa lahan milik warga yang digusur untuk bangun Bandara adalah milik Negara. Masyarakat disana pun merasa ketakutan.

Bekas kampung tua Desa kawasi itu diklaim pihak perusahan PT Harita bahwa lahan tersebut adalah hutan dan milik Negara, pohon kelapa dan beragam tanaman dilahan bekas kampung tua Desa Kawasi itu tergusur buat bangun bandara.

Penggusuran sepihak ini, dikecam oleh putra daerah asal Obi, Muhamad Risman, menurut dia rencana pembangunan Bandara milik PT. Harita Group perusahaan tambang nikel di Desa Kawasi Kecamatan Obi kab Halsel Provinsi Maluku Utara (Malut) yang telah di gusur oleh perusahaan pada September lalu di atas lahan warga itu, dianggap oleh Koordinator Barisan Pemuda Pelopor (BAPPOR) Pulau Obi telah menimbulkan masalah baru.

Muhammad Risman menyampaikan, saat ini masyarakaat di bungkam, masyarakaat Desa Kawasi juga merasa ketakutan dengan situasi saat ini.

“Pada prinsipnya, hak atas lahan itu adalah milik masyarakat, meskipun ada pihak yang mengatakan bahwa lahan itu tidak memiliki sertifikat sehingga dikuasai oleh Negara,” kata Koordinator BAPPOR Risman, kepada wartawan Kamis (06/12/18) tadi.

Tanah Subur Milik Warga yang di Gusur

Ia mengatakan, Pada saat rapat akhir Oktober lalu bersama  dengan pihak direksi perusahaan PT. Harita Group, pihak perusahaan mengatakan, kalau status lahan yang digusur di Desa Kawasi berstatus hutan. Risman pun seketika kaget,  Bagaimana mungkin itu hutan sementara diatas lahan sangat jelas ada tanaman, dan lebih miris bahwa lahan yang di gusur merupakan bekas kampung tua Kawasi. Bagaimana bisa di sebut hutan?

Baca Juga:  Disdukcapil Kota Ternate Jemput Bola Rekam e-KTP

“Inilah menurut kami ada kejanggalan disitu, karna pihak perusahaan telah melakukan penggusuran diatas lahan milik warga, maka wajib bertanggung jawab atas ganti rugi lahan warga disana,” tegas Dia.

Perlu diingat, lanjut Risman, sesuai ketentuan bahwa Negara masih menjamin atas lahan warga dengan status hak ulayat. Oleh karena itu Risman berharap kepada para pihak yang berkepentingan maupun pihak perusahaan untuk bisa mempertimbangkannya.

“Kami juga akan mengkonfirmasikan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara atas status lahan yang menjadi rencana pembangunan Bandara milik PT. Harita Grup itu,” tutur Risman.

(Man)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *