oleh

Sarif: Yang Sebarkan Informasi SK Tim Pemantau di Kota Ternate Itu Tidak Punya Akal Sehat

-Daerah-1.044 views

JAILOLO – Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Halmahera Barat (Halbar) M. Syarif Ali menyebut pernyataan Akademisi Abdulkader Bubu salah alamat.  Apa yang disampaikan M. Syarif Ali tentunya memiliki alasan, karena polemik tentang SK Tim pemantau perkembangan politik di daerah kabupaten Halmahera Barat, yang mencaplok wilayah administrasi kota Ternate, menurutnya adalah sesuatu yang mengada-ada, olehnya itu, pernyataan Abdulkader Bubu adalah sesuatu yang normatif dan objektif  dari perspektif hukum,  tetapi salah kamar atau alamat.

“Mungkin beliau (Abdulkader, red) telah dikelabui, karena SK Tim pemantau perkembangan politik di Halbar, tidak mencaplok wilayah administrasi Kota Ternate, sebagai daerah pantauan TIM pemantau perkembangan Politik Kabupaten Halbar,”cetusnya.

Lafdi sapaan akrab M. Syarif menjelaskan, surat lampiran keputusan Bupati yang mencantumkan Zona Ternate sebagai daerah pantauan,  adalah hoax atau tidak benar.  Olehnya itu, dirinya menghimbau publik tidak terjebak dan terpengaruh dengan propaganda atau informasi miring terkait dengan SK Bupati tersebut.

Karena menurut Lafdi, di momen politik seperti ini,  jangankan isi surat lampiran SK Bupati yang disesatkan, isi kandungan Alkitab saja terkadang disesatkan atau dipolitisir untuk kepentingan pribadi dan kelompok.

“Untuk itu, agar kita sama-sama tidak mengalami kesesatan berpikir,  maka kita harus benar-benar selektif terhadap setiap informasi pemberitaan. Karena di era teknologi digitalisasi seperti ini,  kebanyakan informasi yang diproduksi berdasarkan selera kepentingan dan menegasikan akal sehat dan nilai objektifitas dari informasi yang didiperoleh,”tegasnya.

Baca Juga:  Hadiri Acara Simposium, Harita Nickel Paparkan Konsep CSR Berkelanjutan

Mantan Kabag Humas Pulau Morotai itu juga menegaskan, hobi tebarkan informasi bohong itu tidak baik. Kalau kebohongan informasi itu dilakukan oleh stakeholder, maka akan berdampak Sistematik, Terstruktur dan Massif (STM), bila kemudian publik ikut sibuk membenarkan kebohongan informasi tersebut, hingga akhirnya jadilah kebohongan informasi massal, makanya situasi sperti itu harus dihindari.

Terkait dengan SK pembentukan TIM pemantau perkembangan politik di Kota Ternate, hukumnya haram, karena pemberlakuan surat keputusan kepala daerah di wilayah tertentu,  tidak dapat menembus  batas kewenangan pemerintahan dan wilayah administrasi pemerintah daerah yang lain.

“Semakin mereka mengeksploitasi pemberitaan soal SK bupati, tentang pembentukan TIM pemantau perkembangan politik di Halbar, maka semakin besar mereka kehilangan akal sehat. Prinsipnya, bahwa kehadiran SK TIM pemantau perkembangan politik daerah, adalah sebuah kekewajiban konstitusi yang harus di tunaikan pada pemilu serentak 2019,”pungkasnya.

(HB)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *