oleh

Soal Temuan, Kades Indomut Bantah Inspektorat

-Kabar Utama-1.405 views

Kegiatan Dilapangan Terealisasi, Hanya Saja Ada Administrasi Yang Belum Lengkap

Kepala Desa Indomut, Suaib Ali

HALSEL –  Kepala Desa Indomut kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera selatan (Halsel), Suaib Ali membantah adanya tuduhan menyelahgunaan Anggaran APBDes Indomut ratusan juta, sebagaimana tertuang dalam temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat dengan surat tugas Inspektur Kabupaten Halsel, Nomor : 836/370-INSP.K/2019, tertanggal 21 Mei 2019.

Sebelumnya juga media focusmalut.com, telah memberitakan masalah ini ke public. Terkait dengan adanya dugaan korupsi anggaran APBDes Desa Indomut.

Suaib Ali saat dikonfirmasi, Rabu (1/1/2020) lalu, membantah bahwa persoalan temuan dana desa (DD) Indomut, Kecamatan Bacan yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat tertanggal 21 Mei 2019 itu terletak pada kesalahan administrasi.

 ” Kegiatan dilapangan terealisasi hanya saja ada administrasi yang belum lengkap dan sementara dalam tahap perbaikan dan pemeriksaan pada waktu itu bersifat lisan karena belum disertai LPJ, ” jelas Suaib kepada focusmalut.

Sedangkan untuk temuan yang disampaikan oleh Inspektorat, temuan di tahun 2019 kata Suab masih bersifat sementara.

” Karena LPJ Desa Indomut tahun 2019 tahap I dan II, seluruhnya belum terkumpul di Inspektorat,” ungkapnya.

Terkait dengan nominal temuan Inspektorat senilai Rp 678.492.972,00. Suaib dengan tegas membantah nilai temuan tersebut. Ia menganggap, jika temuan sampai sebesar itu maka kegiatan di Desa Indomut tidak akan terlaksanakan.

“Temuan sebesar ini otomatis kegiatan selama dilapangan akan nihil alias pembangunan tidak ada,” beber Suaib.

Sekedar diketahui bahwa dalam temuan Inspektorat, menyebutkan telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa dan Anggaran Dana Desa (DD dan ADD) tahun anggaran 2018.

Dari hasil pemeriksaan terdapat temuan diantaranya, pengeluaran belanja yang terindikasi fiktif sebesar Rp. 99.695.500 pengeluaran belanja yang tidak didukung dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah senilai Rp 284.371.600 serta pajak yang belum disetor senilai Rp 21.425.872.

(IL FCM)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *