“Itu yang kita suruh izinnya adalah mereka yang punya kapal di atas 10 GT. Yang berukuran 10-30 GT, ngurus izinnya di pemerintah provinsi, nah sementara kapal di atas 30 GT, urus izin ke pusat. Kenapa? Karena banyak sekali laporan mereka yang tidak sesuai. Negara tidak menerima pajak dari kapal-kapal besar ini. Mereka bisa peroleh Rp 10 miliar lebih dari kapal berikuran besar ini,” tambah Susi.
Kemudian, Susi menyarankan kalau Sandiaga Uno membaca dan mempelajari peraturan soal perikanan sebelum berkomentar. Sebab, selama ini negara sering dirugikan karena laporan dari kapal besar yang tidak sesuai.