Basiludin: Pelaksanaan Tahapan Seleksi PPPK Tahun 2023 Sudah Sesuai Regulasi

Kepala Dinas (Kadis ) Informasi dan Komunikasi (Infokom) Kabupaten Pulau Taliabu, Basiludin Labesi menjelaskan, Pemerintah daerah (Pemda ) telah melaksanakan tahapan seleksi PPPK tahun 2023 sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Bahkan, Kepala BPKPSDMA Pemkab Taliabu, Surati Kene SE sendiri juga sudah menjelaskan secara terperinci, baik itu secara regulasi dan metode pemberian penilaian termasuk kewenangan SKTT yang diberikan berdasarkan Kepmendikbud Nomor 298 Tahun 2023 dan PermenpanRB Nomor 649 Tahun 2023.

“Penjelasan Kepala BPKPSDMA Pemkab Taliabu itu disampaikan ketika audensi antara Pemerintah daerah (Pemda) dalam hal ini dua instansi yakni BKPSDMA dan Dinas Pendidikan. Di mana Alaudensi itu digelar atas permintaan pihak peserta PPPK dan Forum Pembela Masyarakat Taliabu untuk menghadirkan dua OPD penyelanggara tes tersebut dan untuk meminta keterangan dan klarifikasi terkait dengan dasar atau regulasi yang menjadi landasan pengumuman hasil seleksi PPPK tahun 2023 tersebut, “terang Basiludin Labesi, Selasa (23/01/2024).

Baca Juga:  Bupati Aliong Mus Lantik 459 Anggota BPD

Masih dijelaskannya, sebelum pertemuan hari ini dirinya juga telah melakukan 2 kali audensi.

“Kami juga sudah dua kali mengikuti audensi dengan para peserta. Yang pertama di ruangan ini dan kedua bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Bahkan DPRD sendiri telah mengeluarkan rekomendasi, dan hari ini juga kami hadir untuk memberikan keterangan yang sama,” ungkapnya.

Baca Juga:  Gelar Safari Ramadan, Bupati Serahkan Bantuan Pembangunan Masjid Sultan

Menurut kami masih diķatakannya, Pemerintah daerah telah melaksanakan tahapan seleksi sesuai dengan regulasi yang berlaku atas pelaksanaan seleksi PPPK tahun 2023. Namun karena terjadi perbedaan pendapat atas pelaksanaan SKTT tersebut maka dianggap kami (Pemda -red) tidak memberikan jawaban yang memuaskan terhadap peserta audiensi.

Dan jika dianggap bahwa tahapan rekrutmen PPPK tahun 2023 ini terjadi inprosedural sambungnya lagi, maka perlu diketahui bersama bahwasanya dua instansi terkait tersebut juga telah memberikan keterangannya terkait persoalan itu kepada pihak kepolisian di Polda Maluku Utara. (***)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *