oleh

Bupati Restui AMAN dan 11 Kades Tolak Perusahan Sawit di Patani

-Halmahera-1.480 views
Bupati Halteng Edi Langkara melakukan pertemuan dengan ketua AMAN Malut Munadi Kilkoda dan 11 Kades

WEDA – Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Malut dan 11 Kepala Desa (Kades) di wilayah Patani menolak kehadiran perusahan kelapa sawit PT. Manggala Rimba Sejahtera (MRS).

Aksi penolakan terhadap PT. MRS yang akan beroperasi di Kecamatan Patani itu, terungkap ketika AMAN Maluku Utara bersama 11 Kades menggelar dialog publik di cafe monocorome Sabtu (16/3/19) malam lalu.

Ketua AMAN Malut, Munadi Kilkoda mengatakan kehadiran PT MRS dapat mengancam lingkungan dan berdampak kepada masyarakat yang ada di wilayah itu sendiri, karena hasil komoditi pertaniaan seperti pala, cengkeh serta kopra akan punah dan sumber air akan habis. Hal itu bisa dilihat dari pola pembukaan lahan perkebunan sawit dalam bentuk land clearing (LC), bukan  lagi mengancam komoditas pala yang tumpuh menyatu dengan hutan, namun juga mengancam ekosistem karst dan hutan yang merupakan penyangga utama ekologi wilayah tersebut, karena satu-satunya tempat  penyimpangan sumber air yang di konsumsi masyarakat Patani secara keseluruhan.

“Hasil komoditi pertanian yang sudah turun temurun, menjadi hasil komuditi unggulan masyarakat Malut dan Halteng serta mempunyai nilai historinya akan punah, karena hasil komoditi seperti pala, cengkeh dan kopra menjadi sumber kehidupan masyarakat,”ungkap Munadi saat bertemu Bupati Halteng Edi Langkara, Minggu (17/3/19)

Untuk itu, kata Munadi, AMAN Malut dan 11 Kades menemui Bupati Halteng Edi Langkara untuk menolak kehadiran PT.MRS yang akan beroperasi di wilayah Patani, AMAN Malut dan 11 kades juga menandatanggai sikap dan pernyataan terkait kehadiraan PT MRS. Selain itu, AMAN mendesak Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Halmahera Tengah untuk tidak memproses segala izin Hak Guna Usaha (HGU) yang diajukan oleh  PT. MRS dan meminta Pemkab Halteng untuk tidak mengeluarkan izin AMDAL dan lUP Perkebunan yang diajukan oleh perusahan PT. MRS.

“Pemkab Halteng harus memprioritaskan Patani sebagai kawasan pengembangan perkebunan pala dan cengkeh. Penegasan tersebut harus termuat di RT/RW Kabupaten, membuat regulasi yang melindungi komoditas asli dalam hal ini pala dan cengkeh serta mendorong sektor perkebunan sebagai sektor unggulan dalam kebijakan ekonomi daerah,”tegasnya.

Terpisah Bupati Halteng Edi Langkara kepada wartawan mengaku, Pemkab akan mendukung langkah yang diambil oleh AMAN Malut serta 11 kades di wilayah Patani dan akan segera melakukan rapat dengan dinas terkait untuk membicarakan masalah tersebut, setelah itu, Pemkab akan panggil pihak perusahan untuk mempertanyaakan kegiataannya.

“Kita lihat dari aspek kehadiran PT. MRS ini apakah membawa kesejahteraan atau mudaratnya, kalau membawa mudarat dan akibatnya berdampak pada masyarakat, maka harus ditolak,”tegas Edi.

Pemda Halteng tetap mengambil sikap dan langkah untuk kepentingan masyarakat Malut dan Halteng pada khususnya, karena kehadiran PT. MRS yang akan beroperasi di wilayah Halteng, itu sudah lama sejak pemerintahan sebelumnya.

“Saya dan pak Wakil Abdrahman Odeyani menjabat sudah satu tahun lebih, tapi pihak PT. MRS hingga saat ini belum pernah datang menemui kami untuk berkoordinasi,”pungasnya

(ilx)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *