oleh

Pemda Halteng Bakal Gugat Permendagri Tapal Batas Halteng-Haltim Ke PTUN

-Halmahera-1.224 views
Bupati Halteng Edi Langkara saat di wawancara terkait tapal batas

WEDA – Bupati  Halmahera Tengah (Halteng) Edi Langkara menolak Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang penetapan batas wilayah Halteng-Haltim.

Edi ketika dikonfirmasi Minggu (17/3/19) menegaskan, pihaknya bakal menyurat kepada Mendagri Tjahyo Kumolo yang dihembuskan kepada Gubernur Abdul Ghani Kasuba, DPRD Provinsi dan DPRD Halteng, terkait penolakan terhadap Permendagri nomor 84 tahun 2018, yang di keluarkan oleh Mendagri, serta menyampaikan gugatan Permendagri ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Ambon.

“Kami menilai Pempus tidak adil atas putusannya, dimana sebagian wilayah daratan Halteng masuk wilayah Haltim,”tegasnya.

Mantan Anggota DPRD Provinsi itu mengaku, putusan wilayah tapal batas antara Halteng dan Haltim yang di keluarkan melalui permendagri tidak melibatkan Pemerintah Daerah (Pemda) Halteng yang punya sengketa wilayah, Pemda Halteng kaget ketika sudah dapat salinan Permendagri yang diserahkan oleh biro pemerintahan Pemprov Malut. Dimana salinan putusan permendagri di keluarkan pada 26 september 2018, oleh mendagri dan di serahkan oleh Pemprov Malut pada bulan febuari 2019 lalu.

“Pemda Halteng sudah berkoordinasi dengan kuasa hukum pada saat gugatan di PTUN nanti.”Pak Muhamad Konoras yang akan menjadi kuasa hukum Pemda saat gugatan ke PTUN,”katanya.

Menurut Edi, Permendagri wilayah tapal batas Halteng dan Haltim tidak berdasarkan pada undang-undang pasal 1 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Halmahera Tengah, serta telah mengambil sebagian wilayah daratan Halteng seluas 200 KM persegi. Dimulai dari Weda Timur sebagian dan Patani Timur sebagian,dimana dua kecamatan masuk pada wilayah daratan Halteng.

(ilx)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *