oleh

Cegah Covid-19, DPRD Pultab Gelar RDP

-Kabar Utama-1.375 views

TALIABU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pulau Taliabu  (Pultab) bersama stake holder menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di aula kantor DPRD Pultab, Jumat, 20 Maret 2020.

Rapat tersebut dihadiri oleh 7 anggota dewan, yakni Pardin Isa, Sukardinan Budaya, Hasanudin, Ridwan Soamole, Marleni H Asidu, Nuh Hasi, Amrin Yusril Angkasa, sementara dalam lingkup OPD dihadiri perwakilan dari Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Nakertrans), Dinas Penanaman Modal, turut hadir wakil Koramil dan Kasatpol PP serta Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah sekaligus Ketua Pelaksana Harian Pencegahan Penyebaran Covid 19 Sutomo Teapon. Sedangkan yang tidak menghadiri RDP yakni Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Taliabu.

Topik utama yang menjadi pembahasan dalam agenda RDP terkait pencegahan Covid 19 pada Tenaga Kerja Asing (TKA) yang berada di Perusahaan Tambang PT. Adidaya Tangguh (ADT) yang berlokasi di Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu yang mana didominasi oleh warga Negara Cina, yang dikabarkan sebagai Negara yang menjadi Sumber Covid-19

Anggota dewan Komisi III DPRD Pultab Ridwan Soamole (enong) dalam peparannya mengatakan untuk mengantisipasi penularan Virus Corona yang kian menghawatirkan masyarakat, pihaknya akan melakukan langkah tegas terhadap keberadaan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang keluar masuk wilayah tambang khususnya dipulau Taliabu tanpa sepengetahuan pihaknya maupun dinas terkait di daerah.

“Kami adalah penyambung lidah rakyat, sekaligus abdi rakyat, ada desas desus dari masyarakat diseputaran tambang bahwa jangan sampai Virus Corona ini tersebar di wilayah lingkup tambang. Setidaknya ada langkah strategis dari kita semua, kita harus berfikir untuk bagaimana TKA ini semtara kita pulangkan ke kampung mereka masing-masing,” tegas Ridwan, dalam RDP, Jum’at (20/3/2020).

Terkait hal ini, anggota Komisi I DPRD Pardin Isa, mengatakan bahwa akan memulangkan para Tenaga Kerja Asing (TKA) yang berada di PT. ADT yang sudah lama mengeksploitasi sumber daya alam di Kabupaten Pulau Taliabu.

“Setidaknya ada langkah strategis dari kita semua, kita harus berfikir untuk bagaimana TKA ini semtara kita pulangkan ke kampungm mereka masing-masing,” tegasnya, dalam RDP, Jum’at (20/3/2020).

Pardin menambahkan hadirnya PT. ADT di Kabupaten Pulau Taliabu tidak ada kontribusi kepada daerah, artinya hal ini akan akan menjadi kerugian besar bagi masyarakat dan Daerah Kabupaten Pulau Taliabu tersebut.

“Kami akan menyikapi beberapa laporan dari warga masyarakat kita (pekerja lokal di PT. ADT – red) yang di berhentikan secara sepihak oleh perusahaan tanpa pesangon, juga tanpa surat peringatan, dan ini tentu sangat merugikan kita sebagai Pemerintahan Daerah yang wajib melindungi masyarakat kita,” jelas Pardin.

Hal senada yang disampaikan Sukardinan Budaya, menyatakan hingga kini pihaknya belum memiliki data yang valid mengenai jumlah TKA yang berada ditambang disebabkan karena sulitnya akses untuk bisa meminta data tersebut.

“Saat ini banyaknya tenaga kerja asing ditambang yang belum tercover,  karena rapat kita bersama dinas kesehatan bahwa data TKA yang bekerja ditambang belum diketahui dan belum secara keseluruhan kita dapat. Jadi dinas kesehatan kemarin agak sedikit bingung, karena mau bicara tentang berapa pasien yang didata sedangkan data tenaga asing saja belum dikantongi” ungkapnya. (Al)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *