oleh

Dinilai Janggal, Kuasa Hukum AHM-RIVAI Siap Ajukan PTUN dan DKPP

-Kabar Utama-1.200 views

Jakarta – Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, Syahrani Somadayo memutuskan menolak rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu untuk mendiskualifikasi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pertahana Abdul Gani Kasuba dan M. Al Yasin Alin.

Syahrani punya alasan menolak rekomendasi tersebut. Dia mengatakan, sebelum memutuskan hal, KPU telah mengklarifikasi ke Kementerian Dalam Negeri dan melakukan konsultasi dengan ahli hukum administrasi negara, ahli kepemiluan, serta melaporkan hasil tindak lanjut rekomendasi Bawaslu kepada KPU RI.

“Dari penjelasan tersebut, Abdul Gani tidak terbukti melakukan pelanggaran atas pasal 71 ayat 2 UU Pilkada no 10 Tahun 2016 tentang Larangan Petahana melakukan penggantian jabatan dalam kurun waktu enam bulan. Terhitung, sejak penetapan paslon hingga masa akhir jabatannya,” ujar Syahrani dalam keterangan yang diterima wartawan, Jumat 9 November 2018.

Menanggapi putusan pleno KPU itu, calon Wakil Gubernur No urut 1, Rivai Umar mengatakan, ada yang janggal dalam keputusan itu. Sebab, KPU Provinsi Maluku Utara tidak bisa menunjukkan atau menghadirkan surat izin dari Kementerian Dalam Negeri dalam rangka pergantian jabatan itu.

“Yang ditulis dalam keputusan pleno KPU Provinsi Maluku Utara hanya melakukan langkah-langkah berupa konsultasi, meminta, mengajukan permohonan kepada menteri dalam negeri dan meminta pendapat ahli. Lalu, berdasarkan itu, mereka (KPU Maluku Utara) berkesimpulan AGK (Abdul Gani Kasuba) tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi,” ucap Rivai.

Baca Juga:  Sejarawan LIPI: Pemindahan Ibu Kota Digagas Sejak Era Bung Karno

Menurut dia, sebelumnya Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah melakukan berbagai pemeriksaan atas dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan calon pertahana yang mengklaim telah mendapatkan izin dari Kementerian Dalam Negeri dan Bawaslu di mana tidak menemukan adanya bukti izin kementerian dalam negeri dalam rangka pergantian jabatan di Provinsi Maluku Utara.

“Jadi, ini sebetulnya sebuah penzaliman baru terhadap pasangan nomor urut 1 yang dilakukan KPU,” ucap dia.

Tim hukum pasangan nomor 1 menegaskan, siap menempuh langkah hukum berikutnya ke PTUN dan DKPP.

Sementara itu, Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta, memberikan apresiasi kepada Rivai dan pasangannya yang menggunakan koridor hukum dalam menyelesaikan persoalan itu serta mengajukan ke PTUN dan dugaan pelanggaran etik oleh penyelenggara Pemilu.

“Saya berharap majelis yang memeriksa nantinya benar-benar melihat fakta, data dan dokumen yang ada tentang proses yang ada secara jernih agar memberikan pendidikan politik dan demokrasi bagi masyarakat yang baik,” kata dia.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *