Ia menambahkan, dirinya bukan bermaksud menyerang atau mengkritik pemerintah, tapi dirinya hanya berharap ada perhatian dari Pemkab Haltim dalam hal ini Dinas terkait, agar menegur Kepsek yang menggunakan kewenanganya dalam urusan politik di Desa, karena SK Mendikbud saja kepsek berani memberikan catatan diatas lembar SK itu, apalagi hanya SK Bupati atau Dinas, bisa saja di rubah.
“Saya berharap ada perhatian dari Pemkab, agar urusan pendidikan tidak dicampur adukan dengan masalah politik, sehingga kasus seperti itu tidak lagi terulang di moment pilpres dan pileg pada 17 april nanti,”ujarnya.
Politisi PDI Perjuangan itu, mengaku, saat ini di Haltim masih membutuhkan tenaga guru, sehingga guru honor yang masih bersedia untuk mengabdi agar bisa diperhatikan dan masyarakat Desa Jara-Jara juga masih mengharapkan ibu Maria agar tetap mengajar di SD negeri Jara-jara.
“Besar harapan saya agar kualitas pendidikan di Haltim bisa lebih maju, tentunya dengan memperhatikan kesejahteraan dan kenyaman para tenaga-tenaga pengajar (guru) sesuai dengan program prioritas pemerintah,”pungkasnya.
(ys)