oleh

HCW Temukan Proyek Bermasalah di Kabupaten Halmahera Timur

 

“Desak Polda Dan Kejaksaan Tindak Pimpinan PT. SAMATSU NUSANTARA”

TERNATE –  Halmahera Coropption What (HCW) Provinsi Maluku Utara, menemukan pekerjaan proyek akses jalan bermasalah di Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) Provinsi Maluku Utara (Malut). Dari hasil investigasi HCW dilapangan, proyek pekerjaan pembangunan akses jalan kawasan permukiman Kakaraino-Halitetor dilaksanakan tidak sesuai dengan harapan, padahal  proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017 dengan nilai kontrak Rp 3.715.545.028 miliar dilaksanakan tidak sesuai dengan mesterplan perancanaan bahkan proyek itu terjadi mark-up.

Wakil Direktur HCW, Rajak Idrus Kepada Wartawan, baru-baru ini mengungkapkan proyek pekerjaan akses jalan di kawasan Permukiman Kakaraino-Halitetor tahun 2017, yang dikerjakan oleh PT. Samatsu Nusantara tidak sesuai dengan harapan masyarakaat Halmahera Timur. Sehingga HCW meminta pihak penegak Hukum Polda Maluku Utara maupun Kejaksaan tinggi Maluku Utara agar segera melidik proyek tersebut.

“Karena dalam investigasi HCW proyek tersebut tidak sesuai mesterplan perancanaan bahkan proyek tersebut terjadi mark-up, ini akibat karena kelelaian sistem pengawasan,PPK dan kontraktor maupun tenaga teknis yang lain,” beber Rajak

Menurut Dia, jika dilihat dari bajet maupun pagu yang di anggarkan cukup besar, artinya anggaran yang cukup besar namun pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan harapan masyarkaat sudah tentu masyarkaat tidak menikmati hasilnya.

Sementara dari hasil investigasi,kata Jek Sapaan akrab dia, masyarakaat malah merasakan kerasahan dari hasil pekerjaan proyek miliyaran itu.

Dia juga, bahkan akan membantu pihak Polda dan Kejati Malut dalam kesiapan data, karena pihak HCW telah mengantonggi sekitar 75 persen data proyek tersebut.

” Secepatnya  HCW akan segera melaporkan kasus ini ke pihak penegak Hukum sehingga ada efek jerah bagi pelakunya,” ucap Jek

Tak hanya itu,pihak HCW juga  berencana pada pekan depan akan melaporkan kasus tersebut ke komisi pemberantasan korupsi (KPK) di Jakarta.

“Karna dalam hitungan dan kajian kami anggaran di atas 1 miliar sudah bisa di tangani KPK, apalagi proyek ini 3,7 miliar lebih,” tegas Dia (bamz)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *