oleh

Honor Penyelenggara Ad Hoc Dipastikan Naik, Mu’minah : Sementara Lagi Pengajuan

-Daerah-1.268 views
Mu’minah Daeng Barang, Komisioner KPU Kota Ternate. [ Foto : IL/Fokus Malut ]

TERNATE – Kabar gembira datang dari penyelenggara Ad Hoc untuk Pilkada 2020 mendatang. Pasalnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Ternate segera mengajukan kenaikan honor penyelenggara Ad Hoc dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate tahun 2020 mendatang.

Penyelenggara Ad Hoc yang dimaksud adalah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).

“Memang benar kami sudah dapat surat dari KPU RI, dari Kementerian Keuangan terkait dengan penambahan honor penyelenggara Ad Hoc,” sebut Komisioner KPU Ternate, Mu’minah Daeng Barang, Rabu (20/11/2019).

Mu’minah mengatakan, kenaikan honor ini akan diikuti dengan pengusulan tambahan anggaran pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), “Jadi kemarin waktu pengajuan, kami masih memakai honor yang lama, sementara ini lagi pengajuan untuk revisi anggaran,” cetus Ina Sapaan akrabnya

Saat ini, Mu’minah belum bisa memastikan apakah dalam bentuk revisi NPHD sebelumnya atau pengusulan tambahan saja, dikarenakan pengusulan sebelumnya, Kelurahan Tongole yang baru dimekarkan belum ikut dimasukan.

Selain Kelurahan Tongole, lanjut Mu’minah, ada juga Kecamatan Ternate Barat yang baru dimekarkan, tetapi sudah diusulkan dalam NPHD.

Mengenai berapa nominal perubahan anggaran yang akan masuk dalam revisi atau pengusulan, Mu’minah mengaku belum bisa memastikan.

“Saat ini kami masih menunggu beberapa komisioner KPU Ternate yang sedang ke Jakarta memasukan kode wilayah Ternate Barat. Sekembali mereka ke Ternate barulah dilakukan rapat,” ungkapnya.

Mu’minah menjelaskan, penambahan kenaikan honor untuk PPK terdiri dari, Ketua sendiri dari Rp 1.850.000 menjadi Rp 2.200.000, Sekretaris dari Rp 1.300.000 menjadi Rp 1.550.000, Anggota Rp 1.600.000 menjadi Rp 1.900.000, sementara Staf dari Rp 850.000 menjadi Rp 1.000.000.

Sementara itu, Untuk PPS, Ketua dari Rp 900.000 menjadi Rp 1.200.000, Anggota Rp 850.000 menjadi Rp 1.150.000, Sekretaris Rp 800.000 menjadi Rp 1.100.000, Staf Rp 750.000 menjadi Rp 1.000.000. Sedangkan PPDP dari Rp 800.000 menjadi Rp 1.000.00.

KPPS untuk Ketua dari Rp 550.000 menjadi Rp 900.000, Anggota Rp 500.000 menjadi Rp 850.000, Linmas TPS dari Rp 400.000 menjadi Rp 650.000.

Masa kerja PPK, kata Mu’minah akan dimulai dari Februari hingga Oktober 2020. Sementara PPS dari Maret sampai November. PPDP dari bulan April hingga Mei. KPPS sendiri dibentuk satu bulan sebelum pemilihan yakni dari Agustus sampai September 2020. [ IL Fcs ]

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *