oleh

KPPS Desa Sasur dan Oknum Caleg Terancam Pidana

-Politik-921 views
Vidio dan foto yang beredar dugaan KPPS dan oknum Caleg DPRD di Desa melakukan pencoblosan sisa surat suara

JAILOLO – Pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten, di Desa Sasur Kecamatan Sahu, dipastikan berakhir di ranah hukum.

Pasalnya, kasus Pemilu yang terjadi di Desa Sasur, telah mencederai asas asas kepemiluan sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU)  di desa Sasur, kuat dugaan KPPS dan oknum Caleg DPRD di Desa tersebut melakukan perselingkuhan dengan cara melakukan pencoblosan sisa  surat suara dan pengrusakan surat suara untuk menghindari temuan kasus panitia pengawas pemilu.

“Kami akan melaporkan kasus kejahatan pemilu yang melibatkan oknum penyelenggaran KPPS dan di diduga melibatkan caleg di desa setempat untuk untuk diproses secara hukum,”ungkap ketua Aliansi Pemuda Peduli Demokrasi Halbar,  Adrianto  kepada wartawan, Kamis (25/4/19)

Ia menambahkan, secara hukum pemilu, sudah direkomendasikan untuk PSU, tetapi secara pidana pihaknya akan mengawal kasus tersebut sampai tuntas.  Sehingga hal ini menjadi pelajaran dan ikhtiar dalam menghadapi pesta demokrasi pemilu pada tahun berikutnya yang lebih baik dan bermartabat.

“Konspirasi kejahatan pemilu akibat dari dugaan persengkongkolan politik antara caleg dan KPPS dalam menghilangkan dan atau menambah perolehan suara partai atau adalah tindakan pidana pemilu yang melanggar Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,”jelasnya.

Dalam ketentuan pasal 532 UU nomor 7 tahun 2017, setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang,  dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah). Pasal tersebut menjadikan alasan pihaknya untuk serius mendorong kasus pidana pemilu di TPS 1 desa sasur kecamatan sahu.

“Kecurangan pemilu di TPS 1 di desa Sasur benar-benar terjadi secara sistematik, terstruktur dan brutal.  Kecurangam dan Kebrutalan pemilu itu dapat di lihat dari video dan foto yang mempertontonkan tragisnya nasib pemilu di desa Sasur khususnya di TPS 1.” tegasnya

(HB)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *