oleh

PAD Tidak Capai Target, 20% ADD 2019 Tidak Tersalur ke Desa

-Daerah-1.226 views
Kepala BPPKAD Pulau Taliabu, H. Irwan Mansur, SH | Foto: FM

TALIABU – Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu pada tahun 2019 lalu baru mengucurkan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 80% sehingga masih tersisa sebesar 20% ADD tahun 2019 yang hingga saat ini menjadi keluh kesah pemerintah desa dan masyarakat.

Kepala  Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Pulau Taliabu, Irwan Mansur ketika dikonfirmasi diruang kerjanya (11/6) kemarin mengakui bahwa ADD tahun 2019 lalu belum tersalur secara keseluruhan, dirinya beralasan hal itu sebagai akibat dari pendapatan asli daerah (PAD) tidak memenuhi target, sementara pemerintah desa selama ini tidak berkontribusi terhadap peningkatan asli daerah.

“ADD ini sebenarnya dana bagi hasil, jadi desa juga harus punya kontribusi ke pemerintah daerah yang terjadi selama ini kan desa belum punya kontribusi terhadap PAD, kondisi 2019 kemarin realisasi pendapatan tidak mencapai target makanya kami bayar sesuaikan  keuangan daerah,” jelasnya

Terkait hal itu, Irwan Mansur justru menyalahkan pemerintah desa karena dinilai tidak mengutamakan pembayaran aparatur desa dan belanja kebutuhan kantor melalui 80% ADD yang telah dikucurkan.

“Sebelumnya sudah dianalisa,  hitungan bahwa seharusnya ADD yang sudah terkucur sebesar 80% itu pemerintah desa seharusnya mendahulukan pembayaran tunjangan aparatur desa untuk menghindari keterlambatan pembayaran tunjangan aparat dan kebutuhan kantor hanya saja desa tidak lakukan itu,” katanya.

Berkaca pada pengalaman lanjut Irwan, maka ditahun ini DPMD diminta untuk lebih mempertegas pada permintaan pencairan ADD seluruh desa untuk melampirkan daftar aparatur desa berdasarkan jumlahnya sehingga pembiayaan tunjangan aparatur desa dapat dipastikan lansung setiap pencairan ADD dan langsung tersalur ke aparat desa.

“DPMD selaku lidingnya disitu, maka permintaan  pencairan ADD nanti harus melampirkan daftar gaji aparatur Desa masing-masing supaya uang itu tong bayar, sampe di Desa langsung disalurkan ke yang berhak,” pintanya.

Masih terkait sisa ADD 20% yang belum tersalur di 2019 itu, irwan juga menepis isu yang beredar akhir – akhir ini bahwa perlu diketahui bahwa sisa ADD 20% yang tidak tersalur di tahun 2019 bukan dipotong oleh pemda, melainkan hal itu karena Pemda terjadi defisit anggaran Daerah sehingga Pemda hanya mampu membayar sesuai kemampuan Anggaran Daerah.

“Saya juga mau klarifikasi bahwa ada bahasa yang mengatakan Pemda Potong, tidak seperti itu, yang terjadi adalah terjadi pengurangan dari Pemda ke Desa. Karena kondisi Postur APBN berubah maka transfer DAU ke Pemerintah Daerah juga berubah, bukan berarti Pemerintah Pusat potong anggaran,” tegasnya.

Menurutnya, bisa dan tidaknya penyaluran sisa 20% ADD Tahun 2019 itu sangat bergantung kondisi keuangan Daerah, sehingga ia belum dapat memastikan apakah masih dapat disisipkan pada APBD perubahan atau dianggap hangus.

“Kalau misalkan di tahun anggaran perubahan nanti, anggaran mantap, maka bisa tambah, tapi kalau tidak ada bagimana mau tambah,” katanya.

Dijelaskan, saat ini kondisi APBN mengalami perubahan drastis dan dapat dipastikan akan berpengaruh pada keuangan Daerah, sehingga peluang untuk menyisipkan 20% anggaran ADD tahun 2019 ke APBD perubahan semakin kecil.”Persoalaan ini pihak kementerian telah memanggil pemda terkait APBN perubahan akan terjadi penurunan yang mempengaruhi APBDP Daerah. Hal ini sesuai dengan PMK dan SKB di dua mentri itu, bilang semua OPD diperintahkan untuk menggeser anggaran sebesar 50% untuk belanja tak terduga.

”Jika hal ini terjadi maka OPD yang anggarannya makin kecil, bahkan gaji juga terpaksa di geser menunggu perubahan anggaran baru kita gulir lagi,  karena kalau kita tidak memenuhi PMK maka anggaran itu ditahan lagi,” tandasnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *