oleh

Pelantikan Bupati Definitif Belum Jelas

-Halmahera-1.334 views

Kabag Hukum dan Sekda Dinilai Bohongi Publik

Gerakan Pemuda Merah Putih Haltim,melakukan aksi didepan Kantor Bupati, senin tadi

MABA – Terkait Pelantikan Bupati defenitif oleh Plt Bupati Haltim Ir.Muh Din, yang sampai saat ini belum ada titik terang alias belum jelas. Gerakan Pemuda Merah Putih Haltim, Senin (4/2/2019), melakukan aksi didepan Kantor Bupati Haltim, dalam aksi itu, masa aksi  menilai Kabag Hukum Ardiansyas Sangaji dan Sekertaris daerah Kabupaten (Sekda) Haltim Moh Abdu Nasar, telah membohongi publik.

Koordinator aksi, Bahrudin Parange, dalam aksinya mengatakan, proses pelantikan Bupati definitif Kabupaten (Kab) Halmahera Timur (Haltim), yang sudah berlangsung kurang lebih memasuki 3 bulan ini, belum ada kejelasannya.

“Seharusnya persoalan ini ada transparansi oleh Kabag Hukum dan Sekertaris Daerah, karena sampai sekarang ini publik terus bertanya-tanya kapan akan dilakukan pelantikan Bupati definitif,” kata Bahrudin

Sementara itu, beredar informasi yang telah dikantongi oleh publik, proses pelantikan  Bupati defenitif telah selesai pada bulan Januari kemarin, akan tetapi ada dua oknum, yakni Kabag Humuk dan Sekda haltim, terkesan menutupi bahkan memainkan proses pelantikan ini, sehingga sampai sekarang tidak ada kejelasan yang pasti.

“Dengan melihat situasi saat ini, tentunya ada permainan yang dilakukan oleh Kabag Hukum dan Sekda Haltim, karena tidak serius dan terbuka terkait proses pelantikan Bupati Defenitif ini sudah sampai dimana,” tambah salah satu orator aksi,Ismit Hatari.

Menurut Dia, berdasarkan hasil hearing dengan Kabag Hukum Haltim, Ardiansyah Sangaji, untuk pelantikan Bupati defenitif ini, masih dalam tahap proses kepengurusan di kemendagri. Sebab berdasarkan informasi yang di sampaikan Sekda, usulan yang diajukan oleh Pemerintah ke Provinsi, pada tanggal 7 Januari itu baru disampikan oleh Provinsi, yang antarkan langsung oleh Gubernur Maluku Utara KH Abdul Gani Kasuba.

“Apa yang disampaikan ini, tentunya ada keganjalan, karena menurut kabag Hukum, informasi itu baru diberitahu hari ini, kalau pada tanggal 7 Januari, Gubernur Maluku Utara, baru menyerahkan berkas ke Kemendagri,” ungkapnya

Sementara dari pihak pemerintah pun belum bisa memberikan kepastian terkait kapan dilakukan pelantikan Bupati Defifnitif itu, karena alasan yang disampaikan Kabag Hukum melalui herang di ruang kerjanya, masih memberikan alasan yang sama, yakni menunggu SK dari kemendagri.

(YS)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *