oleh

Pernyataan Frizer Tentang Putusan PN Dinilai Hoax

-Daerah-1.707 views

Arnol Anggap Frizer Mendahului Putusan Hakim

Kuasa Hukum Pemkab Halbar, Arnol Musa

JAILOLO – Pernyataan Freizer Giwe sebagai kuasa hukum Nikolaus Tangayo dinilai tidak mendasar dan pembohongan publik.

Pasalnya, pernyataan Freizer Giwe  bahwa proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Nikolaus Tangayo ke Denny Palar sebagai anggota DPRD Halmahera Barat (Halbar) tahun 2016 lalu sudah sesuai mekanisme atas dasar putusan Pengadilan Negeri (PN) Ternate, nomor 46. Selain itu, gugatan yang disampaikan oleh Freizer Giwe bahwa sudah ada putusan dari PN Ternate tentang Pemkab Halbar dan Pemprov Malut adalah pernyataan sesat, karena hingga saat ini belum ada putusan PN Tentang gugatan Nikolaus Tanganyo.

“Jadi pernyataan Freizer Giwe seakan akan sudah mendahului putusan hakim, secara moral sangat tidak etis, karena kuasa hukum mendahului putusan majelis hakim,”ungkap kuasa hukum Pemkab Halbar, Arnold Musa ketika menghubungi wartawan, Selasa (19/2/19).

Arnol menambahkan, gugatan baru yang disampaikan oleh Nikolaus ke PN Ternate nomor : 36/Pdt.G/2018/PN, saat ini masih dalam tahap proses sidang dan agendanya tanggal 27 Februari sidang lanjutan dengan agenda penyampaian jawaban dari kuasa hukum Pemkab Halbar, jadi apa yang disampaikan oleh kuasa hukum Nikolaus adalah pernyataan sesat dan pembohongan publik.

“Kami berharap kuasa hukum Nikolaus segera mencabut pernyataannya, kalau tidak kami akan proses hukum, karena membuat pernyataan hoax dan tidak benar,”tegasnya.

Arnol juga menjelaskan, kuasa hukum Nikolaus sebelumnya telah menyampaikan gugatan yang sama hingga ke Mahkama Agung (MA) namun sebelum MA mengeluarkan putusan Nikolaus telah pinda partai dari Hanura ke Demokrat, sehingga secara aturan, Nikolaus tidak punya hak lagi di Hanura, baik hak politik, Keuangan dan  lainnya.

Baca Juga:  Perkembangan Rumput Laut di Bobahena Cukup Pesat

“Secara aturan Nikolaus tidak punya hak lagi di partai Hanura, jadi tidak benar jika PN Ternate telah mengeluarkan putusan dan menghukum Pemkab Halbar dan Pemprov  sebesar Rp. 11 miliar,”pungkasnya.

Untuk diketahui, sebelumnya kuasa hukum nikolaus membuat pernyataan di media bahwa PN Ternate telah mengeluarkan putusan menghukum Bupati Halbar dan Pemprov Malut sebagai pemohon wajib melakukan ganti rugi kepada Nikolaus Tangayo sebagai termohon sebesar Rp 11 miliar.

(HB)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *