oleh

Putusan KPU Halsel Digugat, Bawaslu langsung Action

-Kabar Utama-1.501 views

Terkait Dugaan Ijaza Palsu Milik  Salah Satu Calon Bupati

Tim Hukum Hello-Humanis saat memasukan Gugatan ke Bwaslu Halsel Jumat (25/9)

HALSEL –  Setelah  ditetapkannya pasangan calon bupati dan wakil Bupati kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) pada Rabu (23/9/20) kemarin oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) digugat oleh Tim Kuasa Hukum Helmi Umar Muchsin dan La Ode Arfan (Hello – Humanis). Tim Hukum Hello Humanis mengajukan permohonan sengketa kepada Bawaslu Halsel pada, Jumat (25/9) tadi pukul 14.00 Wit.

Tim Hukum Hello Humanis, Iskandar Yoisangadji kepada wartawan mengatakan pengajuan permohonan sengketa ini terkait  keputusan KPU Halmahera selatan nomor 309/PL.02.3-Kpt/8204/KPU-Kab/IX/2020 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2020.

“Pengajuan permohonan sengketa, terkait dengan verifikasi atas salah satu syarat calon dalam hal ini ijazah/STTB milik pasangan calon,” kata Iskandar

Menurut dia,  Ijaza bukan harus dilihat sebagai pemalsuan dokumen yang berujung pada dimensi hukum pidana akan tetapi harus di dudukan sebagai suatu permasalahan administrasi (administrasi hukum pemilu). Sehingga dalam kajian kuasa Hukum Humanis kata Iskandar harus di kaji oleh Bawaslu Halsel.

“Saya tidak mau berspekulasi tetapi karena permasalahan ini sementara masih dalam tahapan proses maka kami harus menghormati proses hukum yang berlangsung. Jelasnya kami telah mengajukan dan kami memiliki bukti yang kuat untuk di uji di Bawaslu,” tegas Iskandar yag didampingi tim Hukum HUMANIS, Taufik Syahri Layn dan Muhammad Thabrani.

kordiv HPP Bawaslu Halsel, Asman Jamel

Gugutan tersebut langsung ditindaklanjuti oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Halsel, melalui Devisi Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (HPP) Bawaslu Halsel, Asman Jamel  mengungkapan pada Jumat (25/9) tadi pukul 14.00 wit tim kuasa Hukum Hello-Humanis mengajukan permohonan kepada Bawaslu Halsel. Isi pengajuan itu Bawaslu diminta merokomendasikan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Halsel untuk membatalkan keputusan penetapan pasangan calon Usman-Bassam sebagai calon bupati dan calon wakil Bupati kabupaten Halmahera Selatan.

“Dalil permohonan dalam laporan yang kami pelajari salah satunya adalah meminta Bawaslu merekomendasikan kepada KPU membatalkan SK penetapan Usman-Bassam pada Rabu tanggal 23 kemarin, yang kedua di narasi isi PTUN yang Bawaslu pelajari menurut mereka adalah Usman Sidik Kandidat nomor 2 tidak seharusnya diakomodir karena diduga mengunakan Ijaza Palsu,” kata Asman.

Terait kapan Bawaslu mulai  Action, Asman bilang setelah dilakukan pengkajian dan Verifikasi dalam rapat pleno barulah akan sampaikan kepada tim hukum Humanis.

“Laporannya telah diterima oleh Bawaslu Halsel dan bukti penerimaan laporan sudah kita sampaikan. Nanti dari hasil pemberkasan ini kami akan melakukan pengkajian dan verifikasi baru kita sampaikan kembali,” jelas Asman.

Sementara Tim Hukum Paslon Usman-Bassam melalui La Jamra Hi. Zakaria ketika dihubungi wartawan focusmalut.com mengatakan objek yang disengketakan oleh tim hukum Helmi-Laode tidak memiliki dasar hukum. Karena menurut La Zamra yang dituduhkan pada calon Bupati Usman Sidik dugaan mengunakan Ijaza palsu tidak terbukti secara sah.

“Verifikasi faktual telah selesai dilakukan oleh KPU dan membuktikan bahwa Haji Usman Sidik resmi terdaftar sebagai peserta calon Bupati dengan memenuhi segala hal menyangkut administrasi persyaratan calon, itu berarti apa yang dituduhkan selama ini terhadap calon Bupati kami adalah fitnah yang keji atau kampanye hitam,” tegas La Zamra mengakhiri.

Peliput  : Tim

Editor   :Mira

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *