oleh

Duh…. Dua Paslon di Pilgub Malut Saling Klaim Kemenangan

-Politik-244 views
Ilustrasi

Ternate  Berakhirnya pemungutan suara ulang (PSU) 17 Oktober kemarin.  Maka sesi terakhir adalah menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemenang Pemilihan Gubernur Maluku Utara, dua pasangan calon masing-masing mengklaim angka kemenangannya.

Berdasarkan hasil hitung form C1-KWK, pasangan Abdul Gani Kasuba-M. Al Yasin Ali (AGK-YA) masih unggul. Keduanya diuntungkan dengan saldo 4.149 suara dari pencoblosan 27 Juni lalu.

Meski begitu, pasangan Ahmad Hidayat Mus-Rivai Umar (AHM-Rivai) juga tak menyerah begitu saja. Kubu ini juga mengklaim menang tipis atas seteru “abadinya”. Partai Persatuan Pembangunan sebagai salah satu pengusung AHM-Rivai menyatakan selisih agregat yang menguntungkan AGK-YA saat ini dipastikan akan berubah saat penghitungan suara di tingkat provinsi nanti.

“Sebagai partai pengusung, koalisi pemenang AHM Rivai, kami optimis jika pemenang pilgub adalah AHM-Rivai. Selisih suara antara AHM dan AGK sangatlah tipis,” ungkap Ketua DPW PPP Malut Ridwan Tjan.

Menurut Ridwan, kunci kemenangan AHM-Rivai lainnya adalah wilayah enam desa. Dia menegaskan, Desa Tetewang, Pasir Putih, Bobaneigo, Akelamo Kao, Gamsungi, dan Dum Dum secara yuridis merupakan bagian dari Kecamatan Kao Teluk, Halmahera Utara. Itu berarti, suara dari enam desa versi Halmahera Barat tak bisa disahkan.

“Sekalipun pengadaan TPS versi Halbar merupakan perintah MK dan diakomodir, tetap (suaranya) tidak sah. Sebab secara yuridis maupun administrasi, enam desa jelas masuk wilayah Halut, bukan Halbar,” paparnya.

Anggota DPRD Provinsi Malut ini juga menyatakan, suara yang didapat di enam desa penuh dengan rekayasa. Karena itu, dia meyakini penghitungan suara keseluruhan nanti bakal memenangkan paslon nomor urut 1 tersebut.

“Sebab dalam putusan MK hanya enam desa versi Halut saja (yang PSU), bukan Halbar. Makanya dengan perolehan suara yang ada, kita optimis kemenangan masih di AHM-Rivai,” kata Ridwan.

Dalam putusannya kemarin, MK memang memerintahkan PSU dilakukan di wilayah enam desa juga. Pasalnya, sebagian besar warga versi Halbar di situ menolak menyoblos dalam pilkada 27 Juni. Namun amar putusan MK memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Malut melakukan PSU di enam desa dengan terlebih dulu melakukan penyusunan daftar pemilih tetap (DPT) secara //de facto// sesuai dengan KTP dan Kartu Keluarga yang masih berlaku.
Kubu jagoan PPP dan Partai Golkar itu rupanya punya senjata lain juga untuk mematahkan kemenangan AGK-YA. Yakni dugaan pelanggaran yang dilakukan lawannya.

Menurut Ridwan, paslon nomor urut 3 itu telah melakukan pelanggaran secara masif. “Dan ini saya lihat langsung di sini (Sanana, red). Anehnya, pihak kepolisan dan pengawas di lapangan diam saja dan membiarkan hal tersebut,” ujarnya.

Ridwan menyebutkan, AGK sendiri terlibat secara terang-terangan melakukan bagi-bagi uang. Sikap diam penyelenggara dan aparat menurutnya menunjukkan keberpihakan.

“Tapi semua bukti sudah ada, makanya nanti kita laporkan ke Bawaslu dan penegak hukum,” akunya.

Sekretaris DPD I Partai Golkar Malut Hamid Usman yang dikonfirmasi terpisah juga membenarkan kemenangan AHM-Rivai.

“Kalau secara penghitungan, hasil suara di wilayah PSU ditambah dengan saldo suara sebelumnya, kita masih unggul sekitar 200 lebih. Jadi meskipun tipis, namun kemenangan masih di tangan AHM-RIVAI,” katanya.

Di samping itu, dia membeberkan dugaan politik uang masif di wilayah enam desa yang dilakukan kubu seberang.

“Bahkan bagi-bagi uang terjadi di depan kita. Makanya semua bukti sementara kita rekap untuk dilaporkan ke penegak hukum, sebab ini murni tindak pidana. Tapi herannya, pihak kepolisan maupun penyelenggara terkesan berpihak. Ini yang sangat kita sayangkan. Karena itu, semua bukti yang sudah ada kita rekap dulu untuk dilaporkan,” pungkasnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *