oleh

MK Putuskan Pasangan AGK-YA Menangkan Pilkada Malut

-Nasional-3.740 views

Jakarta – Setelah melalui proses panjang dan melelahkan, akhirnya Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang pembacaan putusan sengketa Pilkada Maluku Utara (Malut) dengan nomor perkara 36/PHP.GUB-XVI/2018, mengesahkan Pasangan Calon (Paslon) nomor urut 3, H. Abdul Gani Kasuba, LC dan Ir. M. Al Yasin Ali M. MT (AGK-YA) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Malut periode 2018-2023.

Sidang yang dipimpin langsung Ketua MK, Anwar Usman dan anggota Majelis Hakim yakni Aswanto, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Paguna, Saldi Isra,  Suhartoyo dan Manahan M.P. Sitompul, yang berlangsung hanya satu jam itu juga mengesahkan hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang merupakan perintah dari putusan sela pada sidang sebelumnya. Dalam pembacaan putusan tersebut dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/ kuasanya, Komisi Pemilihan Umum, Pihak Terkait/kuasanya, serta Badan Pengawas Pemilu Provinsi Maluku Utara, dan Badan Pengawas Pemilu.

“Dengan ini kami memerintahkan kepada pihak termohon untuk melaksanakan hasil putusan yang bersifat final tersebut, ” pungkas Anwar Usman ketika membacakan amar putusan sembari mengetukan palu, Kamis (13/12/2018).

Sebagaimana diketahui Komisi Pemilihan Umum (KPU) Malut telah menggelar PSU pada 17 Oktober 2018 silam. Dengan perolehan suara, Paslon nomor urut 1  – H. Abdul Gani Kasuba, LC dan Ir. M. Al Yasin Ali M. MT (AGK-YA)  memperoleh 12.520      suara, Paslon nomer urut 2 – Burhan Abdurahman – Ishak Djamaludin sebanyak 367 suara, Paslon nomer 3 – Ahmad Hidayat Mus – Rivai Umar mendapat 9.291 suara, dan pasangan nomor urut 4 – Muhammad Kasuba – Abdul Madjid Husen mendapat 109 suara.

Sementara itu menanggapi putusan MK tersebut, Kuasa hukum KPU Malut Ali Nurdin mengatakan, pihaknya menyambut baik hasil putusan hukum tersebut. Selanjutnya ia juga berharap agar semua komponen masyarakat menghormati dan menerima dengan legowo putusan MK yang bersifat final itu.

“Sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2018, Pasal 52 Ayat 6, menyebutkan bahwa, dalam hal terdapat pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi, penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah salinan putusan Mahkamah Konstitusi diterima,” jelas Ali Nurdin.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *