oleh

PU Pultab di Hujani Intrupsi Anggota dan Pimpinan DPRD

-Daerah-829 views
Rapat kerja DPRD Pultab bersama pimpinan OPD di ruang rapat paripurna DPRD Pultab, Kamis (29/08/2019) | Foto: Raka

TALIABU – Dinas Pekerjaan Umum Pultab yang diwakili oleh Kabid Bina Marga Amin Ata Sahafi, saat menghadiri rapat Kerja DPRD Pulau Taliabu (Pultab) bersama pimpinan OPD di ruang rapat paripurna DPRD Pultab, Kamis (29/8/2019).

Kabid Bina Marga Amin Ata Sahafi, pada awal pembicaraan mengatakan tidak terpampangnya papan proyek disetiap pekerjaan bisa menimbulkan masalah sebab papan proyek sebagai kontrol dan bentuk transparansi anggaran.

Namun berselang waktu, Kabid Bina Marga Amin Ata Sahafi berpandangan bahwa kita jangan terlalu merasa tersandera dengan papan nama proyek, artinya papan proyek didalam item kontrak itu memang wajib dilakukan oleh kontraktor. Akan tetapi, walaupun tidak dipasang papan proyek juga tidak akan mempengaruhi kekuatan konstruksi.

“Jangan sampai hanya karena papan informasi, proyek pembangunan yang harus segera dilaksanakan yang sudah dibuka jalan akses utama, hanya soal papan proyek itu torang harus hentikan, namun setelah saya piker-pikir ini tidak masuk dalam item konstruksi, artinya asas mamfaatnya ini ya sudah. Jika itu menjadi kebutuhan utama maka papan proyek menjadi temuan atau tidak dibayarkan oleh dinas terkait,” kata Kabid Bina Marga Amin Ata Sahafi pada saat rapat kerja DPRD beserta OPD, Kamis (29/8/2019).

Pandangan dari Amin Ata Sahafi, ini mendapat tanggapan dari Ketua DPRD, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Pulau Taliabu.

Ketua DPRD Pultab M. Nuh Hasi mengatakan jika tidak dipasang papan proyek maka akan munimbulkan kecurigaan dari masyarakat, karena papan nama proyek ini sebagai informasi.

“Untuk apa disembuyikan papan proyek, sementara transparansi itu merupakan modal utama,” singkat ketua DPRD Pultab M. Nuh Hasi.

Anggota DPRD Budiman mencontohkan, seandainya jalan raya tidak dipasang rambu-rambu lalulintas mustahil tidak terjadi kecelakaan.  Untuk itu, kita harus berpikir jauh kedepan, sebab papan proyek bagian dari rambu-rambu dan kita tidak mau terjadi kecelakaan di masyarakat tentang pola pikir mereka, kita mau mencerdaskan mereka, sebab pengawasan itu bukan hanya dari DPRD tapi masyarakat juga memiliki fungsi pengawasan.

“Saya merasa lucu sekali, kita tau papan proyek itu tidak berpengaruh, tapi cara berpikir untuk meniadakan itu papan proyek itu berarti tidak punya niat baik dan mengaburkan penggunaan anggaran,” kata Anggota DPRD Pultab Budiman.

“Kalau tidak ada papan nama proyek nanti ada kecurigaan. Contoh pembangunan jembatan dengan tiga tahap tapi dibangun tahap pertama, namun tidak ada papan nama proyek maka masyarakat bisa komplen. Apakah kita mau ciptakan hal-hal begitu? Informasi publik itu sangat penting makanya negara ini sudah buat Komisi Informasi Publik (KIP), karena sangat penting itu informasi jadi jangan berpikir seperti begitu,” sambungnya.

Sementara itu, Fransisca Subang yang juga sebagai anggota DPRD Pultab ini berharap kedepan kita harus lebih baik, karena hidup ini bukan hanya untuk kita tapi bagaimana mencerdaskan generasi penerus. Bagaimana masyarakat Taliabu bisa cerdas, kalau tidak ada transparansi publik.

“Kita harus ciptakan masyarakat itu lebih paham. Saya suka pemaparan dari PU tapi kalau tidak ada papan proyek itu tidak bagus, karena fungsi pengawasan bisa berjalan dengan baik bukan hanya kita sendiri melainkan ada tanggapan dari masyarakat,” ucapnya.

Tak hanya sampai disitu, Wakil ketua I Ridwan Soamole juga menyatakan bahwa hampir seluruh kontraktor itu tidak pernah memasang papan proyek.  Hal itu sangat bertentangan dengan adanya tata kelola pemerintahan yang baik (Good governance) yang mengisyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik.

“Saya minta seluruh kontraktor agar memasang papan proyek karena ini sesuai undang-undang,” tegas Wakil Ketua I DPRD Pultab Ridwan. (Sb).

Komentar