JAKARTA – Pemerintah Pulau Taliabu, kembali melakukan pertemuan dengan pihak Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri, Direktur Toponimi Batas Daerah Kemendagri, Direktur Pengelolaan lnformasi Administrasi Kependudukan Kemendagri dan Direktur Dana Transfer Umum Kemenkeu, dalam rangka mengoptimalisasi Dana Transfer Daerah (DAU, DBH dan DID) Kabupaten Pulau Taliabu.
Pertemuan yang berlangsung di Hotel Redtop jalan. Pecenongan Jakarta Pusat, Sabtu (04/06) dan dibuka langsung Bupati Pulau Taliabu, H. Aliong Mus.
Bupati Pulau Taliabu, H Aliong Mus dalam sambutannya mengatakan, berdasarkan Pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah disebutkan bahwa, sumber pendapatan daerah diperoleh dari 3 sumber yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Kondisi saat ini masih dikatakan Aliong Mus, pembiayaan pembangunan di Kabupaten Pulau Taliabu sebagian besar masih tergantung pada alokasi dana transfer pemerintah pusat. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih relatif sangat rendah.
“Kegiatan yang dikoordinir Bappeda kali ini yaitu Optimalisasi Dana Transfer Daerah yang mencakup Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Insentif Daerah (DID) yang diharapkan menjadi instrumen utama untuk mendorong pembangunan infrastruktur dasar pemulihan ekonomi daerah, dalam rangka penyediaan pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di Kabupaten Pulau Taliabu,“ pungkas Aliong Mus.
Terkait hal tersebut sambungnya lagi, pada hari ini seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan dibimbing oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian/Lembaga terkait untuk memahami kondisi daerah, data-data dukung, kebijakan dan strategi yang harus ditempuh untuk diwujudkan Optimalisasi Dana Transfer Daerah di Kabupaten Pulau Taliabu.
Di mana hal ini untuk mempercepat terwujudnya program dan kegiatan prioritas daerah sesuai dengan visi dan misi Bupati Aliong Mus untuk pembangunan daerah, sebagaimana tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2021-2026.
“Ada beberapa hal pokok yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan kegiatan pada hari ini pertama, Kepala Bappeda, mengkoordinasikan seluruh OPD untuk aktif berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga dalam hal memahami arah dan kebijakan Pemerintah Pusat sehingga dapat tercapai sinkronisasi program dan kegiatan prioritas daerah dengan program dan kegiatan prioritas Nasional,“ terangnya.
Kedua masih dibilang Aliong Mus, Kepala Bappeda agar dapat menyiapkan data dan informasi terkait intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang harus dikoordinasikan dengan Sekretaris Daerah dan seluruh OPD pendapatan. Sehingga dapat dirumuskan program dan kegiatan ril dalam rangka peningkatan PAD yang diusulkan dalam RKPD 2023 dan RENJA perangkat daerah tahun 2023.
“Ketiga, Kepala Bappeda, seluruh pimpinan OPD agar mengikuti kegiatan ini dengan serius, terutama memahami kebutuhan data pokok atau data dukung yang harus disiapkan guna mendukung usulan Optimalisasi Dana Transfer ke Pemerintah Pusat. Kebutuhan data pokok yang diminta harus dapat dipenuhi dalam waktu yang tidak terlalu lama,“ tegasnya.
Dirinya juga mengucapkan terimakasih kepada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan serta Kementerian/Lembaga terkait yang berperan dalam kegiatan ini. Kami berharap semua yang kita bahas dalam Forum Diskusi ini pada akhirnya dapat direalisasikan Optimalisasi Dana Transfer sehingga terwujud kemandirian fiskal Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu. Dengan harapan kegiatan ini dapat menghasilkan hal-hal yang bermanfaat untuk di tindak lanjut dalam upaya mempercepat proses pembangunan di Kabupaten Pulau Taliabu.
Hadir mendampingi Bupati diantaranya Sekda Pulau Taliabu, Drs Salim Ganiru, Asisten II, Syukurlah Boeroe, Kepala Bappeda, H Syamsudin Ode Maniwi dan seluruh para kepala dinas/badan/bagian/kantor di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Taliabu dan kegiatan ini juga akan berlangsung sampai besok, Minggu (05/06). (Adv)