oleh

Uang Sewa Home Stay Wisata Rappa Pelangi Rp. 144 Juta ‘Hilang’

Home Stay Wisata Rappa Pelangi Desa Bobanehena (foto istimewa)

JAILOLO – Belum tuntas soal retribusi masuk lokasi pariwisata Rappa Pelangi Desa Bobanehena, kini warga kembali mempertanyakan soal sewa Home Stay yang hingga saat ini tidak ada kejelasannya.

Harun Bahruddin salah satu warga Desa Bobanehena kepada wartawan Jumat (3/5/19) menyatakan, home stay yang letaknya dilokasi wisata Rappa Pelangi Desa Bobanehena dibangun oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) sejak tahun 2017 dan yang mengelola adalah Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Bobanehena, namun uang sewa Home Stay yang dikelola kurang lebih dua tahun ini, tidak pernah ada kejelasan, sehingga warga bertanya tanya uang sewa home stay selama ini dikemanakan.

“Ada beberapa home stay yang sudah mau rusak, tapi tidak diperbaiki, lantas uang sewa home stay di kemanakan,”ungkap Haerun dengan nada tanya.

Harun menambahkan, salah satu pengurus Pokdarwis mengaku bahwa uang sewa home stay wisata Rappa Pelangi diserahkan ke Pemkab Halbar, karena Pemkab Halbar yang membangun Home Stay, maka muncul pertanyaan, apa dasar Pemkab menarik sewa home stay dan retribusi wisata Rappa Pelangi, karena saat ini Pemkab juga belum punya Peraturan Daerah (Perda) tentang retribusi tempat wisata.

“Pokdarwis sebagai kelompok yang mengelola tempat wisata harus terbuka, karena bagaimanapun lokasi wisata Rappa Pelangi merupakan potensi Desa Bobanehena yang harus dikembangkan,”katanya.

Harun mencontohkan, jika sewa home stay dalam satu hari Rp. 300 ribu dan terdapat lima home stay, maka uang sewa dalam satu hari Rp 1,5 juta, jika dalam satu bulan ada emat tamu yang menyewa home stay, maka uang sewa yang terkumpul Rp. 6 juta dan kalau dikalikan dalam satu tahun maka uang sewa yang terkumpul Rp. 72 juta, tapi home stay yang dikelolah sudah dua tahun, maka uang yang terkumpul harusnya Rp. 144 juta.

Baca Juga:  Pemprov Malut Dapat Bantuan 6 Unit Ventilator Dari Harita Nickel

“Jadi harus dibuka sehingga masyarakat tau, karena potensi desa, tapi masyarakat tidak bisa menikmatinya. Kalau ini dibiarkan terus menerus, maka hasil potensi wisata hanya dinikmati segelintir orang,”cetusnya.

(HB)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *