oleh

Ketua KPPI Malut Bantah Ada Pemerasan Kapus Saketa

-Daerah-1.599 views
Ketua KPPPI Maluku Utara, Muhammad Saifudin alias Amad Edet

HALSEL – Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Korps Pejuang Pemuda Pemudi Indonesia (KPPPI) Maluku Utara, Muhammad Saifudin, membantah tudingan Kepala Puskesmas Saketa, Darmo Umar, terkait kasus dugaan pemerasan sebesar Rp 50 juta seperti diberitakan media akhir-akhir ini.

Saat ini, Darmo telah melaporkan Muhammad Saifudin dan Ruslan Abdul ke Polsek Saketa, terkait kasus dugaan pemerasan sebesar Rp 50 juta.

Amat Edet, sapaan akrab Muhammad Saifudin, kepada wartawan seperti dilansir dari cermat Patner Kumparan, menegaskan bahwa dirinya tidak pernah melakukan pemerasan, tapi oknum jaksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Halsel-lah yang melakukan. Oknum tersebut diketahui bernama Jodhi Atmanbhi.

Menurut Amat, berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kepala Puskesmas Saketa, Darmo, melalui bukti percakapan lewat SMS yang sempat di-screenshot. “Bukti percakapan itu di-screenshot pada 26 November 2019,” jelasnya.

Amat merasa dirugikan atas laporan yang dilayangkan Darmo ke Polsek Saketa. Olehnya itu, ia balik melaporkan Darmo ke Polisi melalui pengacaranya. “Saya tidak terima,” tandasnya.

Kapolsek Saketa, Iptu Mardan A.R, mengaku telah mendapat laporan dari kasus tersebut. Ia berjanji akan menindaklanjuti

“Kita akan panggil semua saksi dari pelapor untuk dimintai keterangan. Setelah itu baru giliran terlapor,” ujar Mandar

Terkait nama Kejari Halsel yang dicatut dalam kasus tersebut, Amat mengaku sudah tahu, setelah melaporkan kasus dugaan surat perintah perjalanan dinas (SPPD) fiktif DPRD Halsel ke Kejari.

Baca Juga:  Malik Sillia: Taliabu Butuh ‘Diagnosis Pembangunan’ Bukan Cuma Diagnosis Covid-19

Saat itu, Kepala Seksi Intelijen Kejari Halsel, Ridwan Marban, yang menerima kedatangan keduanya. Namun keterangan Amat ditampik Ridwan.

Karena yang dilaporkan bukan persoalan bantuan operasional kesehatan (BOK) Puskesmas Saketa, yang belakangan ini, LSM KPPPI begitu getol menyoroti masalah tersebut. Artinya, kasus BOK Puskesmas Saketa yang disoroti LSM KPPPI, jauh sebelum kasus dugaan SPPD fiktif DPRD Halsel dilaporkan ke Kejari.

“Bukan kasus BOK yang dilaporkan,” tandas Ridwan.

(red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *