Nasional

JAYAPURA –  Menindaklanjuti Surat Keputusan yang telah disepakati Gubernur Provinsi Papua dan Forkopimda tentang pencegahan, pengendalian dan penanggulangan Covid-19 di Provinsi Papua maka masa tanggap darurat Covid – 19 serta

JAKARTA – Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024. Dalam Perpres yang diteken 27 April 2020 itu, terdapat 62 kabupaten sebagai

JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR Muchamad Nabil Haroen meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir membuka ke publik, siapa saja mafia impor bahan baku obat dan alat-alat kesehatan.

JAKARTA – Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) turut menyoroti kinerja pemerintah menangani pandemi virus corona, termasuk dikeluarkannya Peraturan Perintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang

JAKARTA – Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 melakukan upaya secara efektif untuk menemukan orang yang bersuhu tinggi dan Orang Tanpa Gejala (OTG) dengan menggunakan drone di sejumlah titik di wilayah Jakarta pada Rabu dan Kamis.

JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencairkan kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun Anggaran 2019 senilai Rp 14,7 triliun kepada daerah. Pencairan dilakukan tanpa hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan

JAKARTA – Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mulai melakukan penyekatan atau pembatasan kendaraan yang hendak keluar wilayah Jakarta dalam rangka Operasi Ketupat dan Larangan Mudik Tahun 2020, sejak Jumat

JAKARTA – Langkah cepat prajurit TNI yang tergabung dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 terlihat dalam membantu Pemerintah mendistribusikan Alat Pelindung Diri (APD) ke berbagai daerah. Tujuan pendistribusian ini dilakukan

JAKARTA – Sebagai upaya mencegah masuknya penyebaran Covid-19 di lingkungan kantor dan satuan kerja, Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI telah melakukan berbagai tindakan preventif berupa prosedur pemeriksaan secara ketat terhadap

JAKARTA –  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi sebagai buron. KPK memasukkan Nurhadi sebagai tersangka kasus suap-gratifikasi Rp 46 miliar ke daftar pencarian orang (DPO). “Para