TERNATE – Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Malut menegaskan kasus dugaan tindak pidana yang menjadikan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen sebagai terlapor, belum dihentikan. Hal itu ditegaskan
Hukrim
Kejari Didesak Usut Dugaan Korupsi Pembangunan Rumah Adat Halsel
BACAN – Keseriusan penegak hukum di Halmahera Selatan dinilai masih minim dalam memberantas dugaan kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat di daerah. Dosen hukum pidana Abdul Fikar memberikan kritik tajam
Kejaksaan Negeri Halsel Bentuk PTSP Wujudkan Wilayah Bebas Korupsi
BACAN – Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan membuat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), untuk pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di Kantor
Kejari Halsel, Komitmen Bangun Zona Integritas WBK
BACAN – Kejaksaan Negeri (Kejari) Halmahera Selaran (Halsel), berkomitmen membangun zona integritas dengan mencanangkan diri sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Pencanangan ini ditandai dengan penandantangan komitmen zona integritas WBK, oleh
Bantuan Perahu Fiber Milik Waka I Diduga Fiktif, LPP Minta Penegak Hukum Lakukan Penyelidikan
JAILOLO – Lembaga Pemerhati Pembangunan (LPP) Halmahera Barat (Halbar) mendesak penegak hukum menelusuri bantuan nelayan yang bersumber dari Dana Aspirasi DPRD Halbar. Ketua LPP Halbar Yudianto Samiun kepada wartawan Senin
Dugaan Korupsi di Dinas Pendidikan Halsel Mencuat
Anggaran Pembangunan Gedung Rektorat STP Labuha Jadi Temuan BPK
Kadis Perkim Laporkan Caleg PKPI Ke Kejari
Telan Anggaran Rp 732 Juta Tanpa Pekerjaan Proyek
Dade: Ada Dugaan Money Laundry Anggaran Rumah Adat
Kejari Lakukan Pulbaket
Korupsi Anggaran Rp 6,5 Miliar, JPU Tahan Direktur PT. CMBL
TERNATE – Tersangka kasus dugaan korupsi anggaran pembangunan jalan Fatce-Fagudu Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) Syamsudin Djafar ditahan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Malut. Penahanan terhadap Samsudin, setelah
KPK Telah Tetapkan Status Hukum Romahurmuziy
JAKARTA – Status hukum Ketua Umum PPP Romahurmuziy sudah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi menyusul pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK pada Jumat (15/3/2019). Rommy sebelumnya tiba di Gedung KPK,
- Sebelumnya
- 1
- …
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- …
- 17
- Berikutnya
Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.